EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati membahas reformasi perpajakan bersama Menteri Keuangan Australia James Edward Chalmers.
Perbincangan tersebut dilakukan di sela-sela agenda rangkaian pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di bawah Presidensi India.
"Salah satu topik pembicaraan adalah mengenai perpajakan, terutama terkait reformasi perpajakan," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Senin (17/7/2023).
Selain perpajakan, Sri Mulyani dan James Edward Chalmers juga berdiskusi tentang topik-topik lain yang relevan dengan Presidensi G20 India 2023.
Pertama, terkait pembiayaan perubahan iklim. Sri Mulyani dan James Edward Chalmers membahas potensi kolaborasi terkait taksonomi dan pembiayaan hijau di kawasan Asia.
Kedua, Menkeu Indonesia dan Australia itu mendiskusikan tentang infrastruktur beserta pembiayaannya yang mengintegrasikan Public Private Partnership.
"Pada kesempatan ini juga saya sampaikan apresiasi atas dukungan Jim terkait keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF)," kata Sri Mulyani.
Menkeu RI Sri Mulyani menghadiri Pertemuan G20 bertajuk Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) di Gandhinagar, Gujarat, India.
Dalam agenda tersebut, Sri Mulyani berbagi mengenai perkembangan ekonomi serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Salah satunya adalah penguatan kerja sama bilateral dengan India. Sri Mulyani bersama Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman membentuk Dialog Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan atau Economic and Financial Dialogue (EFD), di Gandhinagar, Gujarat, India.
Dialog tersebut akan membahas kebijakan mulai dari level tertinggi hingga level yang sangat teknis. Pembahasan ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan domestik masing-masing negara, juga upaya mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan kerja sama, tidak hanya dalam kerangka bilateral tetapi juga tingkat multilateral.
