Melihat fenomena tersebut, Izzudin mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera mempercepat pembentukan aturan turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi. Sebab, dampaknya tidak hanya menyangkut social commerce, e-Commerce, dan media sosial, namun juga ke ekonomi digital secara keseluruhan.
Lalu, untuk memberikan playing field antara UMKM dan produk impor, Izzudin berharap agar Presiden Joko Widodo bisa turun tangan untuk membenahi koordinasi antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Para pihak tersebut, menurutnya, saling lempar tangan mengenai revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
"Sehingga tidak ada lagi Kemenkop saling tuduh Kemendag mengulur, Kemendag berdalih sedang di Kemenkumham seperti itu, saya kira tidak perlu. Kalau Presiden turun tangan untuk concern UMKM, tentu akan lebih cepat untuk segera merevisi Permendag 50/2020 ini," ujarnya.
