Selasa 25 Jul 2023 13:34 WIB

Wakil Ketua Komisi VII Sebut Ahok Akan Jadi Dirut Pertamina

Kabar pergantian direktur utama PT Pertamina terus menguat.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Kabar pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina terus menguat. Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan ditunjuk menjadi Dirut Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. 

"Kami juga menerima informasi ini secara informal bahwa Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) akan jadi Dirut Pertamina menggantikan Ibu Nicke," ujar Eddy saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Baca Juga

Eddy mengatakan posisi Komut Pertamina nantinya akan diisi oleh Wakil Menteri BUMN. Eddy juga mendapatkan informasi sejumlah pergeseran posisi pada sejumlah Komisaris Utama BUMN strategis seperti Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo yang menjadi Komisaris Utama PLN menggantikan Amien Sunaryadi. Posisi Komisaris Utama BNI sendiri akan ditempati mantan Wakil Menteri BUMN yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury. 

"Itu informasi yang kami terima, tetapi sebaiknya tentu konfirmasi ke paling berkompeten yaitu Kementerian BUMN," kata Eddy.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga angkat suara terkait kabar Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Erick mengingatkan perubahan posisi di BUMN merupakan hal yang lumrah.

"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi, tapi saya belum bisa mengonfirmasi, kalau memang itu sudah ada keputusan. Sampai hari ini belum," ujar Erick di Jakarta, Jumat (21/7/2023).

Erick mengaku harus melihat secara komprehensif sebelum mengambil sebuah keputusan, termasuk saat merotasi atau mengganti direksi BUMN. Erick menilai perlu ada sinkronisasi antar-BUMN dalam setiap klaster.  

"Sama, saya menekankan Pertamina dan PLN, itu masalah geothermal saja belum tuntas. Padahal kita ingin punya 2,4 giga watt," ucap Erick.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement