EKBIS.CO, JAKARTA-- Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) memperkuat kerja sama dalam rangka mencapai perekonomian nasional yang berkelanjutan. Adapun penguatan kerja sama tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan forum diskusi High Level Policy Dialogue Indonesia-Asian Development Bank (Indonesia-ADB HLPD) yang membahas tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, HLPD 2023 juga menjadi platform untuk memberikan masukan dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan. Indonesia-ADB HLPD telah dilaksanakan sejak 2020.
"Pada penyelenggaraan sebelumnya, ADB CPS Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan," ujar Febrio dalam keterangan resmi, Rabu (26/7/2023).
Menurutnya saat ini ancaman risiko keuangan berasal dari isu perubahan iklim. Terlebih, 80 persen bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim.
"Maka itu, Pemerintah Indonesia dan ADB bekerja sama terkait upaya mengatasi ancaman perubahan iklim," ucapnya.
Febrio menyebut salah satu yang dilakukan yakni pengadaan program pembiayaan campuran regional yang transformatif. Indonesia, sebagai pelopor, tengah melanjutkan implementasi dari energy transition mechanism dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB.
"Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat just energy transition program yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi," ucapnya.
Kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung saat ini bernilai 4,1 miliar dolar AS. Kerja sama tersebut meliputi pembiayaan dengan biaya pinjaman di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.
