REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mengucurkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta. Saat ini Indonesia berhasil menarik komitmen investasi sebesar 20,3 miliar dolar AS dalam rantai pasok kendaraan listrik.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, sejumlah insentif fiskal telah dikeluarkan pemerintah untuk menarik investor agar masuk dalam proyek dan industri hijau, mulai dari tax holiday, tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai, bea masuk, dan pajak properti.
"Sekarang investasi hijau jelas berkembang di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek hijau dan industri hijau," ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).
Febrio mengeklaim, kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menumbuhkan iklim investasi dalam transisi hijau di Indonesia. Ke depan pihaknya berharap, insentif fiskal yang sudah dikeluarkan pemerintah serta kebijakan hilirisasi dalam industri hijau diharapkan dapat menekan emisi karbon atau CO2 sekitar 50 juta ton.
"Indonesia mengambil peran kepemimpinan yang penting yang akan membawa transisi menuju ekonomi rendah karbon," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah membutuhkan investasi sebesar 200 miliar dolar AS atau setara Rp 3.065 triliun (asumsi kurs Rp 15.326 per dolar AS) untuk mengembambangkan properti hijau. Hal ini sejalan UU Nomor 28 Tahun 2002 terkait pengembangan dan penerapan konsep bangunan hijau.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah mendorong para pengembang untuk menerapkan konsep atau inisiatif bangunan hijau. Hal ini mengingat kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah di Indonesia.
“200 miliar dolar AS dibutuhkan dalam 10 tahun ke depan untuk memenuhi investasi yang dibutuhkan bangunan berkelanjutan di Indonesia saja,” ujarnya acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings dikutip Senin (28/8/2023).
Menurutnya banyak sekali investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bangunan hijau. Berdasarkan data International Finance Corporation (IFC), total investasi bangunan hijau yang dibutuhkan kawasan Asia Pasifik dengan separuh penduduknya yang tinggal di perkotaan sebesar 17,8 triliun dolar AS.
Sri Mulyani menyebut dibutuhkan upaya untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi bangunan hijau di Indonesia, termasuk upaya untuk memanfaatkan potensi dari bangunan yang berkelanjutan.
“Pembiayaan bangunan yang inovatif dan ramah lingkungan sangat penting untuk mentransformasi ekonomi kita, termasuk sektor konstruksi bangunan yang perlu dirancang untuk menjadi bangunan yang lebih ramah lingkungan,” ucapnya.
