Sabtu 16 Sep 2023 12:41 WIB

Pemerintah Harus Hadir Atur Social Commerce

Sifat teknologi itu netral dan tergantung pemanfaatannya.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Lida Puspaningtyas
Pedagang menawarkan barang dagangannya secara daring melalui siaran langsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/9/2023). Menurut pedagang, penjualan secara daring melalui siaran langsung di media sosial telah meningkatkan omzet penjualan mencapai 100 persen dengan jumlah pesanan mencapai ratusan setiap harinya dari sejumlah kota besar di Indonesia.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pedagang menawarkan barang dagangannya secara daring melalui siaran langsung di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (11/9/2023). Menurut pedagang, penjualan secara daring melalui siaran langsung di media sosial telah meningkatkan omzet penjualan mencapai 100 persen dengan jumlah pesanan mencapai ratusan setiap harinya dari sejumlah kota besar di Indonesia.

EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pakar Marketing/Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan pedagang Pasar Tanah Abang harus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Yus menyampaikan adaptasi ini diperlukan agar bisa bertahan dalam menghadapi era disrupsi.

"Disrupsi ada dua. Disrupsi digital dan disrupsi milenial. Tanah Abang itu produk boomer dan Gen X yang tidak relevan dengan milenial," ujar Yus saat diskusi bertajuk "Nasib UMKM di Tengah Gemerlap Social Commerce" di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Padahal, ucap Yus, generasi milenial kini justru yang memiliki daya beli yang tinggi. Untuk itu, pedagang Pasar Tanah Abang harus bisa beradaptasi dengan menjangkau generasi milenial di platform digital. Yus menyampaikan live shopping menjadi kombinasi penjualan yang paling telat saat ini karena memadukan fitur daring dengan experince luring. 

"Dia tetap berjualan di Tanah Abang tapi memanfaatkan (online), agar relevan. Kalau tidak bisa relevan, dia akan mati," lanjut Yus.

Yus pun tidak setuju dengan wacana melarang perdagangan digital, baik di e-commerce maupun social commerce. Yus menyebut sifat teknologi itu netral dan tergantung pemanfaatannya. 

Di sini lah, ucap Yus, peran pemerintah harus hadir dalam mengatur level persaingan yang adil. Yus menyebut pemerintah memiliki kekuatan dalam menjaga keseimbangan Pasar. 

"Pemerintah harus hadir. Caranya bisa dengan menaikan bea masuk dan lain-lain. Kalau negara tidak punya kekuatan untuk mengatur, kita akan  kehilangan kedaulatan digital. Kalau tidak diatur ya TikTok, Shopee, dan lain-lain seenaknya," kata Yus.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement