EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah berkomitmen menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional sesuai Agenda Pembangunan Nasional tahun 2022-2024. Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, pemerintah berupaya mendorong proyek Food Estate atau lumbung pangan nasional sejumlah daerah.
“Proyek Food Estate telah memproduksi tanaman pangan diantaranya berupa komoditas hortikultura, seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih,” ujar saat meninjau area Food Estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara melalui siaran pers, Ahad (24/9/2023).
Dalam peninjauan lapangan area Food Estate yang memiliki luas lahan sekitar seribu hektar tersebut, Airlangga juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebutuhan daerah setempat dalam upaya mendukung keberhasilan proyek Food Estate tersebut.
“Ini luar biasa, apa yang sudah dicapai ini tiga tahun. Memang membangun pertanian ini tidak seperti membangun pabrik karena membangun pabrik itu jadwalnya pasti. Tapi kalau ini membangun kebudayaan, agriculture. Jadi, culture-nya ini yang butuh waktu lama, dan kedua, lahannya juga butuh waktu lama. Apalagi lahan di sini pH nya rendah, 4,5, maka perlu pematangan lahan,” ucapnya.
Airlangga menyebut berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.
Terkait pengembangan Food Estate, Airlangga juga menyampaikan agar dilaksanakan dengan berbasis korporasi agar petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi maupun gapoktan. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan pemerintah serta bekerja sama dengan BUMN ataupun swasta.
