EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN merupakan incaran produk crossborder global. Itu karena memiliki potensi besar, dengan jumlah penduduk mencapai 679 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,6 persen.
Ia menyebutkan, ASEAN juga menjadi incaran karena nilai produk domestik bruto yang mencapai 3,62 triliun dolar AS. Kontribusi ekspor ASEAN terhadap dunia mencapai 8,39 persen dari total ekspor dunia dengan nilai 2,05 triliun dolar AS.
Hanya saja, kata dia, di tengah potensi tersebut, Teten menekankan perlunya diperhatikan pertumbuhan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar tidak tergerus oleh perdagangan ilegal lintas batas negara. “Saya ingin menyoroti pentingnya untuk memastikan kemampuan UMKM kita tumbuh dengan menjaga perbatasan kita dari perdagangan ilegal lintas batas negara yang mengakibatkan terjadinya predatory pricing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/9/2023).
Ia melanjutkan, pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Teten mengatakan telah mengusulkan pembentukan Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ASEAN yakni AMSEF. Itu sebagai wadah pemberdayaan dan bantuan keuangan guna mendorong inklusivitas bisnis UMKM di kawasan.
Tidak hanya itu, kementerian juga telah melakukan beberapa kegiatan seperti dialog kebijakan mengenai ekonomi sirkular di kalangan UMKM di ASEAN dan KTT Bisnis Inklusif Keenam, yang menghasilkan komitmen para pemimpin ASEAN untuk mendorong Komunitas Ekonomi ASEAN yang kuat, inklusif, dan terintegrasi secara global. “Pada kesempatan sama, kami juga menyoroti bagaimana ASEAN memastikan komunitasnya untuk mendukung produk lokal dan regional,” ujar dia.
Teten meyakini, Asia Tenggara sangat relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan cocok menjadi pusat produksi dan industrialisasi global yang berbasis pada keunggulan domestik. Gagasan utamanya yakni hilirisasi sumber daya alam, yang dapat dicapai melalui transfer teknologi, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, dan meminimalkan, bahkan menghilangkan, dampak negatif terhadap lingkungan.
“UMKM harus dilibatkan dalam proses hilirisasi ini agar dampaknya lebih luas dan signifikan,” katanya. Ia menilai, inisiatif percontohan seperti model factory sharing yang telah dibuat oleh Kemenkop di beberapa wilayah di Indonesia siap diterapkan di seluruh kawasan ASEAN.
Beberapa di antaranya, kata dia, yaitu nilam atau minyak atsiri di Aceh, furnitur di Jawa Tengah, pengolahan daging sapi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara untuk pengolahan serat kelapa, dan Kalimantan Timur untuk biofarmaka. Teten berharap, belajar dari inisiatif yang diambil oleh pemerintah pada kesempatan Keketuaan ASEAN, KAKI juga dapat memberikan inisiatif yang lebih bermanfaat dalam mempromosikan praktik bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dan tata kelola yang baik pada 2023.
