EKBIS.CO, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan sebagai penyangga ketahanan pangan daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di seluruh daerah. Optimalisasi peranan BUMD ini diharapkan dapat membuat inflasi lebih terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, peran BUMD pangan dalam pengendalian inflasi di suatu daerah, terutama inflasi komponen bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan sangat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, BUMD harus didukung untuk berperan lebih dalam ekosistem pangan nasional.
"Peran BUMD dalam menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan nasional dapat menjadi offtaker hasil pertanian atau melakukan business to business dengan BUMD lain maupun sektor private dalam melaksanakan pengadaan ketersediaan pangan daerah dengan memobilisasi pangan dari daerah lain. Ini penting dalam menyangga ketahanan pangan daerah," ungkap Arief, Jumat (29/9/2023).
Melalui momentum apresiasi terhadap BUMD ini Badan Pangan Nasional mengingatkan Pemda untuk dapat meningkatkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna menekan kenaikan harga pangan dan angka inflasi.
“Ini merupakan saat yang tepat untuk BUMD dapat memiliki peran besar dalam meningkatkan ketersediaan dan pasokan pangan di daerahnya masing-masing," imbuhnya.
Pada Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen bahan makanan mengalami inflasi sebesar 3,51 persen (y-on-y) dengan andil sebesar 0,92 persen. Beras sebagai salah satu komoditas penyumbang utama inflasi terbesar kedua setelah BBM dengan angka 0,41 persen (y-on-y) dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen.
“Melihat tren angka inflasi pada bulan Agustus 2023 tingkat inflasi Indonesia berada di angka 3,27 persen (y-on-y) dan suku bunga pada angka 5,75 persen. Dalam hal ini, inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara lain di dunia dan jauh dari potensi resesi,” ujarnya.
