EKBIS.CO, PALEMBANG -- Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Rode Paulus GP mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya pemanfaatan aset untuk menggenjot pendapatan di luar bisnis utama operasi kereta api ringan (light rail transit) Sumatera Selatan (LRT Sumsel).
Menurut Rode, pemanfaatan aset itu mulai dari promosi di fasilitas stasiun, sarana kereta, pilar LRT hingga hak penamaan (naming rights). "Dengan jumlah penumpang yang terus naik, ini otomatis menjadi salah satu nilai komersil bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi menggunakan fasilitas kita. Siapa tahu nanti ada yang berminat juga, di sarana kita, di kereta kita juga silakan," kata Rode dalam Ngobras “Optimalisasi Pelayanan LRT Palembang” di Palembang, Rabu (6/12/2023).
Rode juga membuka peluang bagi mereka yang ingin melakukan kampanye atau iklan melalui hak penamaan. "Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar ada yang mau menamai stasiun kita dengan nama tertentu, termasuk di dalamnya ada komposisi periklanan yang terkait produknya, itu dipersilakan," katanya.
Rode juga mengungkapkan di jalur LRT Sumsel sepanjang 23 km itu terdapat 900 pilar yang bisa dimanfaatkan sebagai ajang beriklan. "Sekarang sedang kita proses, kita sudah berkontrak dengan pihak ketiga dan sekarang tahap untuk kerja sama dengan yang lain," katanya.
Rode menjelaskan tahun ini jumlah penumpang LRT Sumsel diproyeksikan bisa mencapai 4 juta penumpang, naik dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3 juta penumpang. Peningkatan jumlah penumpang juga diharapkan sejalan dengan peningkatan pendapatan. Rode menyebut tahun 2023 ini pendapatan bisa menembus Rp24 miliar. Adapun pendapatan pada tahun 2022 mencapai Rp21 miliar.
"Pendapatan ada dua, dari fare box yang dari tiket, dan non fare box itu dengan kita manfaatkan aset. Nanti pendapatan itu bisa kembali ke dalam bentuk pelayanan, dan mengurangi subsidi pemerintah juga," katanya.
LRT Sumsel sendiri masih mendapatkan subsidi dari pemerintah, per 2022 nilainya mencapai Rp160 miliar. Adapun biaya operasional termasuk listrik, perawatan dan pengoperasian mencapai Rp180 miliar per tahun.
