EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan salah satu penyebab realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum terealisasi secara maksimal atau baru menyentuh 84,28 persen lantaran skema penyaluran yang kurang efektif.
"Saya kira waktunya KUR dievaluasi karena kurang efektif," kata Teten saat Diskusi Refleksi 2023 dan Outlook 2024 Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Smesco Jakarta, kemarin.
Teten mengemukakan skema penyaluran KUR menggunakan agunan sebagai jaminan tidak lagi tepat. Karena pelaku UKM terutama skala mikro dan kecil tidak mempunyai agunan yang cukup.
Hal itu dinilainya menjadi penghalang bagi UMKM untuk mengakses KUR. Padahal, ekonomi Indonesia didominasi oleh UMKM dengan penyediaan lapangan kerja hingga 97 persen.
"Tapi pembiayaan perbankan lebih banyak pada korporasi. (UMKM) ada 21 persen sekarang dan ini tidak ada yang menganggap masalah," ucapnya.
Teten pun membandingkan penyaluran kredit perbankan kepada UMKM di negara-negara lain, seperti Korea Selatan yang porsi untuk UMKM mencapai 80 persen. Begitu juga dengan Jepang dan India yang sudah di atas 60 persen.
Salah satu mekanisme penyaluran pembiayaan yang efektif menurutnya adalah skema credit scoring di mana perbankan memanfaatkan aplikasi untuk membantu melakukan scoring atau pemeringkatan. Skema credit scoring, lanjutnya, telah diterapkan di 145 negara. Skema tanpa menggunakan agunan pun juga telah digunakan oleh teknologi finansial atau fintech yang menggunakan teknologi untuk mengetahui persis kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.
Fintech bahkan mampu memberikan pinjaman hingga Rp 2 miliar kepada UMKM tanpa agunan dan pinjaman hingga Rp 10 miliar bagi UMKM yang telah terhubung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP). "Kami menawarkan mestinya pakai credit scoring dan perbankan tidak harus investasi lagi. Sudah banyak perusahaan swasta, aplikasi yang bisa membantu perbankan melakukan scoring atau pemeringkatan," kata Teten.
Adapun hingga 21 Desember 2023, realisasi KUR mencapai Rp 250,3 triliun atau 84,28 persen dari target yang ditetapkan. KUR tersebut diberikan kepada 4,48 juta debitur dengan 42,39 persen di antaranya adalah debitur dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran.
