EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun pada 2024 agar pemerintah dapat bergerak cepat untuk menambah pasokan pupuk petani guna mengantisipasi fenomena El Nino.
"El Nino tidak main-main. Kalau kita tidak bergerak cepat menambah pupuk dan seterusnya, produksi turun lagi, tetapi kita mau impor, tetapi tidak ada barangnya. Apa yang terjadi, apa tidak terjadi konflik sosial," kata Amran saat menghadiri 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Amran juga menolak penambahan anggaran pupuk bersubsidi ini dikaitkan dengan pemilu. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat agar para petani bisa mendapatkan pasokan pupuk bersubsidi secara tepat.
"Jangan lagi kemarin ada politisasi itu, bahwa kemarin saat Presiden (Joko Widodo) pidato ada yang tinggalkan tempat, enggak benar itu karena saya ada di sana. Jangan lah politisasi ini pupuk, apalagi ada yang mengatakan karena ini mau pemilu, enggak, ini El Nino," ucapnya.
Lebih lanjut, Amran menyampaikan masih banyak petani yang bisa mendapatkan program pupuk subsidi dari pemerintah, terlebih yang tidak memiliki Kartu Tani.
Selain itu, para petani yang bertempat tinggal di wilayah pegunungan dan hutan juga tidak berkesempatan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Menurut Amran, kurangnya pasokan pupuk bersubsidi membuat jumlah produksi menurun hingga 4 juta ton pada 2023.
Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai alokasi pupuk subsidi agar dapat diserahkan secara merata, baik untuk petani yang memiliki lahan maupun yang tinggal di pegunungan dan hutan.
Amran juga menyebut bahwa petani kini sudah bisa menebus pupuk subsidi hanya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP).
"KTP sudah bisa menebus pupuk, yang penting dia petani," ujarnya.
Pada Selasa (2/1/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menambah subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun pada 2024 untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan. Presiden mengatakan pengajuan penambahan subsidi pupuk tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR RI.
