EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyampaikan stok Cadangan Beras Pemerintah sebesar 1,4 juta ton. Jumlah ini, kata Bayu, cukup untuk pelaksanaan program-program pemerintah mulai bantuan pangan beras, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP), hingga kebutuhan menjelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
"Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton dan sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran Bantuan Pangan Beras sampai dengan bulan Juni, penyaluran beras SPHP dan menghadapi puasa serta Lebaran," ujar Bayu saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Cibitung, Bekasi, dikutip dari siaran persnya, Jumat (16/2/2024).
Pemerintah diketahui kembali melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat pada 15 Februari setelah sempat dihentikan jelang pemungutan suara Pemilu. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Jokowi kembali menyerahkan langsung Bantuan Pangan Beras kepada Keluarga Penerima Manfaat di Cikarang Barat Bekasi sekaligus mengecek ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog Cibitung.
Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini, untuk itu program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat seperti Bantuan Pangan ini sedang diupayakan untuk diperpanjang hingga bulan Juni menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Di seluruh dunia saat ini sedang terjadi krisis pangan jadi harga beras mengalami kenaikan, tapi di negara kita rakyat kita bantu dengan Bantuan Pangan Beras ini sebanyak 10 kilogram per bulan. Bantuan ini akan disalurkan sampai dengan Juni dan seterusnya melihat kondisi APBN," ujar Jokowi.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan Pangan Beras sudah mulai disalurkan kembali sejak kemarin (15/2) serentak seluruh Indonesia setelah libur beberapa hari saat masa tenang pemilu.
"Bantuan pangan beras disalurkan kembali pasca Pemilu dan kembali ditegaskan program ini tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan apapun, sehingga dapat dipastikan tujuannya adalah membantu pemenuhan pangan masyarakat yang membutuhkan," kata Arief.
