EKBIS.CO, BANDA ACEH -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Aceh Barat Daya menyebutkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit tingkat pabrik di daerah itu sejak Rabu (21/2) naik menjadi Rp2.110 per kilogram.
"Harga TBS di PT Mon Jambee Rp2.110 per kilogram, sedangkan di PT SMS (Sawit Mas Sejahtera) Rp2.080 per kilogram. Harga ini lebih tinggi Rp30 dibandingkan dengan dua minggu yang lalu," kata Ketua Apkasindo Aceh Barat Daya Muslim Hasan di Blangpidie, Jumat (23/2/2024).
Ia menilai kenaikan harga TBS kelapa sawit di kabupaten itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik eksternal maupun internal.
Untuk faktor eksternal, lanjut dia, dipengaruhi harga crude palm oil (CPO) di pelabuhan ekspor Belawan Medan dan Dumai Riau, serta biaya transportasi yang dikeluarkan pengusaha pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) untuk mengangkut CPO ke Belawan Medan.
Sedangkan faktor internal dipengaruhi kandungan rendeman CPO rata-rata setempat, yang saat ini masih rendah di wilayah Abdya, yaitu sekitar 19 persen.
Ia mengatakan bahwa para petani kelapa sawit di Abdya dapat meningkatkan rendemen CPO dengan melakukan pengelolaan perkebunan yang lebih baik.
Hal ini, lanjut dia, meliputi pemupukan yang optimal dan berkala, kebersihan kebun, dan panen buah yang sesuai dengan standar kematangan sehingga membuat nilai jual TBS kelapa sawit dapat lebih baik.
Di samping itu, kata dia, pentingnya kualitas bibit kelapa sawit yang ditanam, karena bibit yang berkualitas baik dapat meningkatkan potensi rendemen CPO hingga 26 persen, sedangkan bibit yang abal-abal hanya dapat mencapai maksimal 18 persen.
Muslim Hasan berharap bahwa harga TBS kelapa sawit di Abdya dapat terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.
Selain itu, Apkasindo juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan yang mendukung industri kelapa sawit, terutama dalam hal harga pasar dan biaya transportasi.
Begitu juga dengan kebijakan harga pupuk. Kata dia, petani kelapa sawit tidak lagi menerima pupuk bersubsidi, sehingga ini menjadi kendala juga bagi petani dalam pengelolaan kebun dan peningkatan rendemen CPO.
"Kami berharap agar ke depan pemerintah juga memberi porsi kebijakan yang sama untuk petani kelapa sawit seperti halnya kebijakan untuk petani pangan," katanya.
