EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani belanja negara untuk anggaran tematik yakni penyelenggaraan Pemilu telah terealisasi sebesar 67,9 persen atau sekitar Rp 26 triliun dari pagu 2024 sebesar Rp 38,3 triliun. Untuk anggaran penyelenggaraan pemilu 2024 secara total dari 2022 hingga 2024 sebesar Rp 71,3 triliun, dengan realisasi 2023 sebesar Rp 29,9 triliun dan pada 2023 sebesar Rp 3,1 Triliun.
"Tahun 2024 ini Rp 38,3 triliun dan sudah terbelanjakan Rp 26 Triliun artinya 70 persen atau 67,9 persen sudah terbelanjakan. Karena memang Pemilu yang pada bulan Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2024 pada Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani merinci pagu yang dibelanjakan paling besar diantaranya melalui KPU dan Bawaslu sekitar Rp 23,8 triliun dan diikuti kementerian/lembaga lain sebesar Rp 2,2 triliun.
"Itu dari mulai KPU-Bawaslu yang paling besar Rp 23,8 triliun dan KL-KL lain yang terkait dan mendukung penyelenggaraan pemilu dari mulai TVRI, RRI, PAN-RB, TNI-Polri, BPKP dan yang lain-lainnya yang semuanya pendukung penyelenggaraan berdasarkan fungsi dari Kementerian lembaga masing-masing," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, dengan telah selesainya Pemilu 2024, diharapkan K/L terkait untuk segera menyusun pertanggungjawaban anggaran.
"Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai kita harapkan ya memang nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," ujarnya.
Sebelumnya, dari sisi belanja negara hingga Maret 2024 terbelanjakan sekitar Rp 611,9 Triliun atau setara 18,4 persen dari Pagu belanja tahun ini sebesar Rp3.325,1 triliun. Sehingga kata Sri, jika penerimaan negara telah terkumpul 22 persen dari target, maka belanja sudah dibelanjakan 18,4 persen dalam satu kuartal ini.
"Kalau kita lihat belanja kuartal pertama ini yaitu Januari sampai Maret 18 persen, kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, ini berarti memang ada belanja belanja yang cukup front loading seperti penyelenggaraan pemilu," ujarnya.
