Pada awal bulan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta persoalan tingkat pengangguran generasi Z (gen Z) hingga hilirisasi menjadi atensi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025.

“Kami berharap problem fundamental tersebut menjadi atensi Pemerintah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Ekonomi Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025,” kata Said.

Dia menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau gen Z menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET).

“Anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara harus mampu memberikan keterampilan anak-anak muda kita ini menyongsong masa depan mereka,” ujar dia.

Ia juga mengatakan, saat ini pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi untuk menavigasikan ekspor bernilai lebih tinggi. Dia merekomendasikan agar insentif pajak atas kebijakan hilirisasi dapat diimbangi dengan kewajiban untuk serapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan memperluas cakupan industri manufaktur nasional. Hal itu bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah luas bagi kemakmuran rakyat.

“Hilirisasi harus menjadi haluan baru kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa. Banggar DPR mendukung Pemerintah lebih tegas dan berani mengubah tata kelola devisa untuk kepentingan nasional,” katanya.

APBN 2025 akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, namun pembahasannya telah dimulai dan disahkan sebelum pergantian kepemimpinan. Untuk itu, dia meyakini pembahasan mengenai poin-poin di atas menjadi hal yang penting.