Ketua Badan Perencanaan Negara Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional, Supavud Saicheua mengatakan model ekonomi Thailand yang selama puluhan tahun didorong oleh manufaktur, telah rusak. "China sekarang mencoba mengeskpor ke mana-mana. Impor murah ini benar-benar menimbulkan masalah. Anda harus berubah," ujar Supavud.
Ia meminta Thailand kembali fokus memproduksi produk yang tidak diekspor dari China. Pada saat yang sama perlu memperkuat sektor pertanian. Jelas, negara tersebut harus bermanuver.
Menurut data terbaru Departemen Pekerjaan Industri, penutupan pabrik di Thailand dari Juli 2023-Juni 2024 meningkat 40 persen dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Data ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Akibatnya, pekerja kehilangan pekerjaan melonjak 80 persen di periode yang sama. Data menunjukkan lebih dari 51.500 pekerja mendapat PHK.
Jumlah pembukaan pabrik baru juga melambat. Ini menurut pernyatan divisi penelitian Bank Kiatnakin Phatra dalam catatan Juni. Dampaknya menyebar ke industri yang menjadi motor penggerak utama ekonomi, termasuk industri otomotif.
Produsen kecil sedang berjuang dengan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga energi yang tajam dan upah relatif tinggi. Sangchai Theerakulwanich, ketua Federasi UMKM Thailand, menyatakan hal itu.
"Kami bersaing dengan bisnis multinasional. Produsen yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat harus menutup bisnis atau beralih membuat produk lain," ujar Sangchai.
Mulai bulan ini, Thailand mengumpulkan pajak pertambahan nilai sebesar tujuh persen pada barang impor murah berharga kurang dari 1.500 baht Thailand (41 dolar AS). Sebagian besar dari China, namun produk tersebut masih bebas bea masuk.
Wakil ketua Federasi Industri Thailand, Nava Chantanasurakon mengatakan kelompoknya telah meminta pemerintah untuk melihat langkah-langkah mencegah penghindaran tarif dalam perang dagang AS-China dan hambatan tinggi untuk beberapa barang China di wilayah lain. Ekonomi Thailand diproyeksikan tumbuh hanya sekitar 2,5 persen tahun ini. Mayoritas orang Thailand tidak puas dengan kinerja Perdana Menteri Srettha.
Pemerintah menerapkan skema bantuan 500 miliar baht menanggapi kemerosotan ekonomi. Langkah ini telah menghadapi kritik tetapi dianggap perlu oleh Perdana Menteri untuk menghidupkan kembali perekonomian. Skema demikin mencakup bantuan sebesar 10.000 baht untuk 50 juta orang Thailand yang berhak menerima, termasuk Chanpen.
Tanpa penghasilan tetap, Chanpen mengatakan dia sedang menunggu bantuan tersebut. "Ekonomi buruk selama pemerintahan sebelumnya. Tapi bahkan setelah pemerintahan baru datang, ekonomi masih sama buruknya seperti sebelumnya," kata mantan karyawan pabrik kaca itu.
