EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengonfirmasi tidak adanya pembahasan mengenai posisi menteri keuangan 2025-2029 dalam pertemuan bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (9/9/2024) lalu. Termasuk tawaran untuk Sri Mulyani untuk melanjutkan posisinya di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Nggak ada, kita tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik Sri Mulyani dan Prabowo maupun secara keseluruhan kabinet,” kata Thomas dalam agenda ramah tamah dengan awak media di Kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).
Thomas menegaskan pertemuan itu hanya membahas secara substansi mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 serta perkembangan APBN 2024 yang tengah bergulir. “Kita bicara substansi APBN,” tegasnya.
Thomas bercerita pertemuannya dengan Prabowo dan Sri Mulyani berlangsung selama hampir tiga jam. Pertemuan itu dimulai dengan pembahasan yang hangat karena Prabowo dan Sri Mulyani sudah dekat sebagai sama-sama pembantu Presiden Joko Widodo.
“Dilanjutkan dengan hal-hal yang sangat substantif, kita membahas APBN 2024 dan RAPBN 2025, kenapa ini penting dua-duanya karena ini adalah masa transisi Pak Presiden terpilih nanti akan menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024,” terangnya.
Sebelumnya diketahui, Sri Mulyani membagikan momen pertemuannya dengan Prabowo dan Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024) melalui akun Instagram resminya, @smindrawati. “Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandodo melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih @prabowo,” tulis Sri Mulyani.
“Pertama mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan outlook-nya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah Presiden terpilih -dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan. Kedua, perkembangan pembahasan RUU APBN 2025 di DPR dan arahan-arahan Presiden terpilih @prabowo mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan,” lanjutnya.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam Pemerintahan Baru 2024-2029. Excellent and very fruitful discussion. Jakarta, 9 September 2024,” tutupnya.
