EKBIS.CO, JAKARTA -- Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) harus dirancang untuk menciptakan efek berganda yang substansial dalam perekonomian. Menurutnya, prioritas utama adalah menciptakan backward linkage untuk pembentukan dan penguatan rantai pasok lokal yang melibatkan petani lokal, nelayan lokal peternak lokal, usaha kecil dan menengah (UKM), hingga koperasi desa.
Ia menjelaskan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional harus terus mempromosikan diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal, serta dapat meningkatkan kesadaran gizi masyarakat.
"Cari alternatif sumber karbohidrat dan protein yang sesuai dengan lokalitas, jangan dilakukan penyeragaman," ujar Eliza.
Lalu, perlu diimplementasikan teknologi digital dalam seluruh rantai proses MBG, mulai dari pengadaan hingga monitoring dan evaluasi untuk efisiensi dan transparansi, sehingga publik dapat mengawal anggaran.
Kemudian, lanjutnya, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional, serta diperlukan reorientasi kebijakan dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian untuk memastikan koherensi antara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.
"Reformasi ini harus mencakup penyederhanaan rantai distribusi, penguatan sistem logistik pangan, pembentukan ekosistem inovasi dan peninjauan ulang kebijakan impor untuk melindungi produsen lokal tanpa mengorbankan keterjangkauan harga bagi konsumen," ujar Eliza.
Ia menjelaskan investasi dalam infrastruktur pendukung merupakan komponen vital keberhasilan program ini, yang mana pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pengembangan fasilitas penyimpanan, seperti cold storage, pengolahan, dan distribusi pangan.
"Infrastruktur yang memadai akan meminimalisasi kerugian pascapanen, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan pada akhirnya menurunkan biaya operasional program secara keseluruhan," ujar Eliza.
Lebih lanjut, ia menyebut standar keamanan yang ketat wajib diterapkan pada seluruh rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga penyajian.
"Langkah konkret yang dapat diambil adalah menjalin kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan badan usaha milik negara (BUMN) terkait penyedia jasa pemastian keamanan pangan," ujar Eliza.
