EKBIS.CO, JAKARTA — LSI Denny JA merilis laporan mengenai kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan mengolah tujuh indeks dunia yang dikeluarkan tujuh lembaga kredibel internasional. LSI Denny JA menyimpulkan bahwa selama 10 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi mendapatkan tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral.
“Rapor biru 10 tahun Jokowi lebih banyak dibanding rapor merah,” kata Denny JA dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (10/10/2024).
LSI Denny JA merumuskan empat prinsip untuk menilai berhasil atau tidaknya seorang presiden di akhir masa jabatan. Pertama, penilaian berbasis data dan riset dari lembaga kredibel. Kedua, penilaian harus komprehensif, dari isu ekonomi, politik, sosial hingga hukum.
Ketiga, penilaian membandingkan data tahun pertama (2014) versus tahun terakhir (2024) pemerintahan Jokowi. Dengan dua titik itu, pemerintahan dinilai dalam durasi waktu yang cukup. Juga akan punya basis menilai kemajuan atau kemundurannya.
Keempat, data yang digunakan harus dari lembaga dunia yang kredibel, teruji. Data yang dinilai juga bisa diakses oleh siapapun di internet. Untuk ini, LSI Denny JA menggunakan hanya data dari lembaga seperti World Bank, The Heritage Foundation, Transparency International, dan lembaga lain yang sekelas.
10 tahun pemerintahan Jokowi (2014-2024) dinilai berdasarkan tujuh indeks kredibel dunia yang memberikan tiga rapor biru, satu rapor merah, dan tiga rapor netral, untuk isu yang berbeda.
Pertama, Produk Domestik Bruto (PDB), yang diukur oleh World Bank, menilai kualitas ekonomi suatu negara melalui nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Hasilnya adalah rapor biru bagi Jokowi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan signifikan.
Kedua, Indeks Kebebasan Ekonomi yang disusun oleh The Heritage Foundation mengukur kebebasan ekonomi suatu negara berdasarkan aspek seperti kepastian hukum, efisiensi regulasi, dan keterbukaan pasar. Indonesia mendapat rapor biru di indeks ini, yang menunjukkan kebijakan ekonomi Jokowi semakin membuka diri terhadap pasar dan investasi.
Ketiga, Social Progress Index dari Social Progress Imperative menilai kesejahteraan sosial melalui akses masyarakat pada kebutuhan dasar, pendidikan, dan peluang ekonomi. “Hasil rapor biru ini mencerminkan kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi,” kata Denny JA.
Keempat, dalam Indeks Demokrasi yang diukur oleh Economist Intelligence Unit, Indonesia mendapat rapor merah. Indeks ini mengevaluasi kualitas demokrasi berdasarkan kebebasan sipil, partisipasi politik, dan proses pemilu. Rapor merah ini menunjukkan tantangan bahwa ada penurunan kualitas, dalam menjaga politik penyeimbang, oposisi, partai politik, DPR, kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Kelima, Indeks Persepsi Korupsi yang disusun Transparency International mengukur persepsi publik terhadap tingkat korupsi. Indonesia mendapat rapor netral di indeks ini, yang menunjukkan upaya pemberantasan korupsi masih perlu diperkuat.
Keenam, Indeks Kebebasan Pers dari Reporters Without Borders menilai kebebasan jurnalis dalam mengakses dan menyampaikan informasi. Hasil rapor netral ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, kebebasan pers Indonesia masih menghadapi tantangan.
Ketujuh, Indeks Kebahagiaan yang disusun oleh SDSN dan Gallup Poll mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan subjektif masyarakat.
