Suriah telah menjadi negara pariah sejak dimulainya perang saudara yang brutal pada 2011. Negara ini telah dijauhi dan diberi sanksi oleh pemerintah barat, serta bergantung pada jalur kredit Rusia dan Iran untuk impor pangan dan bantuan militer. Suriah yang selama ini dikuasai Assad tidak berbuat banyak untuk memperbaiki kehidupan rakyat di tengah maraknya korupsi dan rezim yang mengandalkan sisa-sisa perekonomian.
"Kami sangat berharap sanksi dicabut untuk memfasilitasi pembangunan selama periode mendatang," katanya.
Namun, HTS harus dihapus dari daftar teroris global terlebih dahulu, yang menurut para diplomat dapat terjadi tergantung pada bagaimana aturannya.
Suriah telah mengalami krisis ekonomi selama bertahun-tahun dengan lebih dari 70 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan di tengah melonjaknya pengangguran dan inflasi yang merajalela. Namun, sejauh mana beban utang negara itu masih belum jelas, kata Riad, karena sifat pemerintahan Assad yang terpusat dan tidak transparan. Kementerian-kementerian tertentu telah lama menjadi perantara kontrak dengan para pendukung asing, terutama kementerian pertahanan, yang membeli pasokan senjata Rusia secara terus-menerus.
View this post on Instagram
Dalam persiapan penyerahan kekuasaan, kementerian menghitung gaji sektor publik dengan angka sebesar 14 triliun Pound Suriah per tahun atau hampir 1 miliar dolar AS. Riad mengatakan pemerintah baru akan segera menyesuaikan gaji, yang rata-rata sekitar 25 dolar AS per bulan.
Riad menyebut korupsi merupakan jantung masalah dari setiap kementerian. Perhitungan pendapatan pajak, yang jumlahnya sekitar 70 persen dari belanja publik, sering kali diserahkan kepada pegawai yang menyalahgunakan posisi mereka untuk menarik hati para pengusaha dengan menurunkan pajak sebagai imbalan atas suap.
Hal ini memungkinkan pertumbuhan aset-aset spesifik yang dimiliki oleh orang-orang tertentu merujuk pada pengusaha yang dekat dengan presiden yang menikmati keuntungan seperti berkurangnya persaingan dan monopoli impor.
"Hal ini mendistorsi perekonomian dan akibatnya ada bagian kekayaan tertentu yang tidak dikembalikan kepada masyarakat," kata Riad.
