JAKARTA--Pemerintah kesulitan untuk terus melakukan renegosiasi 228 pos tarif dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA), karena membutuhkan waktu yang cukup lama. ''Renegosiasi kita butuh lama, sementara kita perlu memberikan kompensasi,'' ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa, usai Rapat Koordinasi Menteri Bidang Perekonomian, di Jakarta, Selasa (6/4).

Menurut Hatta, hal terpenting saat ini adalah memberikan kesempatan bagi working group yang terbentuk di antara Cina dan Indonesia untuk terus bekerja. Working Group ini yang kemudian menjaga supaya kepentingan kedua negara  termasuk 228 pos tarif yang dikeluhkan Indonesia dapat dilindungi. ''Pada intinya bagaimana kita melindungi kepentingan nasional, supaya tidak menimbulkan kerugian pada 228 pos tarif industri tertentu itu,'' katanya.

Menko mencontohkan, jika terjadi defisit perdagangan di dalam negeri, maka Indonesia harus meningkatkan ekspor dan Cina mengerem ekspornya. Di sinilah komunikasi working group ini dapat berjalan. ''Kalau merugikan, kita wajib melindungi. Spiritnya kan tidak boleh ada yang merasa dirugikan,'' jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan Indonesia terus mengalami defisit perdagangan sektor nonmigas dengan Cina. Pada Februari, angka defisit perdagangan itu sekitar 394 juta dolar AS atau sedikit turun dari Januari sebesar 396 juta dolar AS.