REPUBLIKA.CO.ID.JAKARTA--Rencana pemerintah yang akan membatasi BBM subsidi untuk mobil keluaran 2005 ke atas disikapi beragam oleh anggota DPR. Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Dito Ganinduto, menyatakan pada prinsipnya BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

''Jika pemilik mobol keluaran 2005 itu dikategorikan orang mampu, ya sebaiknya tidak pakai BBM subsidi. Kalo memang ini cara terbaik kita bisa sepakat dan bisa disetujui,'' kata Dito kepada Republika, Jumat (16/7).

Meski demikian, kata Dito, yang paling penting adalah seperti apa mekanismenya untuk membatasi mobil keluaran 2005 ini. ''Bagaimana caranya, jangan sampai jadi kesimpangsiuran pemerintah. DPR pada prinsipnya setuju karena BBM subsidi itu pada dasarnya untuk orang yang tidak mampu,'' jelas dia. Yang terpenting. lanjut Dito, sepeda motor dan transportasi umum tidak diperlakukan sama.

Sementara itu suara tidak setuju datang dari Fraksi PDI-P. Anggota Komisi VII dari PDI-P, Ismayatun, menyatakan sebaiknya pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam sebelum menerapkan kebijakan pembatasan tersebut.

''Kita inginnya pemerintah mengkaji dulu secara mendalam jangan sepotong-sepotong terkait pembatasan yang akan dilakukan tahun ini, kalau memang sudah siap melontarkan kebijakan, harus sudah dikaji secara dalam,'' kata Ismayatun saat dihubungiRepublika.

Ismayatun pun mempertanyakan mekanisme pembatasan untuk mobil keluaran 2005 ke atas tersebut. ''Itu bagaimana caranya? mengauditnya satu per satu? Apa SPBU itu paham bisa membedakan mana yang 2005 ke atas mana yang bukan, apakah program ini beresiko enggak?,'' kata dia.