EKBIS.CO, JAKARTA--Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar, yang juga Sherpa G20 Indonesia menegaskan bahwa prioritas KTT Seoul adalah mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan melakukan proses reformasi ekonomi yang diperlukan.
Menurutnya, negara maju sebagai sumber awal terjadinya krisis perlu segera melakukan reformasi struktural menyeluruh. Antara lain, katanya, dengan mengurangi defisit anggaran belanja dan utang publik dalam jangka menengah.''Sambil tetap menjaga momentum pemulihan untuk jangka pendeknya,'' katanya, dalam rilis di Jakarta, Senin (8/11).
IMF dan Bank Dunia, jelas Mahendra, juga perlu segera melanjutkan reformasi untuk meningkatkan legitimasi, kredibilitas dan efektifitasnya. Kedua institusi tersebut perlu mengimplementasikan governance and quota reform yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi yang ada saat ini, termasuk meningkatnya peran emerging economies dan negara berkembang.
Langkah berikutnya, ujar Mahendra, bahwa Indonesia akan mendorong pembahasan isu pembangunan pada KTT G20 Seoul mendatang. Dijelaskan bahwa negara berkembang dan low income countries (LICs) merupakan kelompok yang paling merasakan dampak krisis mengingat belum kuatnya struktur ekonomi serta ketiadaan jaring pengaman sosial yang mapan.
Krisis ekonomi bahkan telah mengancam upaya pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015. Dalam pembahasan G20, isu pembangunan perlu ditempatkan dalam konteks pencapaian G20 Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth dan oleh karena itu menjadi bagian integral dari seluruh upaya G20 ke depan.
Keterangan wakil menteri perdagangan tersebut telah disampaikan kepada para Duta Besar negara-negara anggota G20 beserta negara undangan lainnya yang akan berpartisipasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Seoul, Korea Selatan pada 11-12 November 2010. Penjelasan bertujuan untuk menyampaikan isu-isu prioritas yang akan disampaikan Indonesia dalam KTT G20 mendatang. Delegasi RI direncanakan akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
