Senin 26 Nov 2012 22:25 WIB

MP3EI Masih Butuh Rp 614 Triliun Lagi

Rep: A Syalaby Ichsan/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

EKBIS.CO, JAKARTA -- Program infrastruktur  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hingga Agustus 2012, terdapat funding gap atau kebutuhan pembiayaan sebanyak 41 persen dari 477 proyek yang ada.

Deputi Menko Perekonomian bidang infrastruktur, Lucky Eko Wuryanto, menjelaskan terdapat kebutuhan pembiayaan hingga Rp 614 triliun agar proyek-proyek infrastruktur tersebut bisa selesai.

"Masih ada gap yang besar. Kita belum ada solusi untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang less financially viable, meskipun high economically viable,"ujar Lucky dalam diskusi Solusi Pembiayaan Infrastruktur Mendukung Pelaksaan MP3EI di Jakarta, Senin (26/11).

Lucky menjelaskan butuh beberapa alternatif penyelesaian untuk mencari solusi funding gap tersebut. Lucky menyebutkan terdapat skema Project Development Fund/PDF (Dana Pengembangan Proyek) dan Technical Assistance Reporting Fund /TA Reporting Fund (Pelaporan Dana Bantuan Teknis), meningkatkan ketertarikan pihak swasta untuk proyek-proyek yang kurang komersil, membuat skema jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur, hingga menerapkan insentif pajak.

Untuk PDF dan TA Reporting Fund, Lucky menjelaskan terdapat  beberapa alternatif sumber dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yakni, menggunakan dana pinjaman dari ADB yang masih ada sebesar US$10 juta, menggunakan dana silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran, dana pengurangan belanja subsidi, hingga menerbitkan infrastrukture bond.

Lucky pun mengusulkan harus ada skala prioritas terkait dengan solusi pembiayaan tersebut. "Misalnya saja kita list ada 20 proyek yang diprioritaskan sehingga bisa masuk hingga akhir tahun,"jelasnya.

Lucky menjelaskan terdapat beberapa kriteria bagi proyek MP3EI untuk masuk dalam prioritas tersebut. Misalnya, masalah lahan harus sudah diselesaikan sehingga Rancangan Tata Ruang dan Wilayah, memiliki implikasi tinggi terhadap kegiatan ekonomi, ketika proyek tersebut berjalan, kooridor langsung terbuka.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement