EKBIS.CO, JAKARTA -- Asumsi terhadap lifting (produksi) minyak sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 akan diubah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku telah mengetahui asumsi lifting minyak yang diperkirakan tidak akan mencapai target.
"Ya kalau memang harus seperti itu berarti APBN-P," tutur Hatta kepada wartawan di kantor Kemenko, akhir pekan lalu.
Dalam rapat kerja dengan DPR pertengahan pekan lalu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan lifting minyak di 2013 akan berkisar antara 830 ribu hingga 850 ribu barel per hari (bph). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2013 yang mencantumkan lifting minyak harus menyentuh 900 bph.
Menurut Hatta, apabila asumsi lifting minyak mengalami perubahan, sudah pasti akan mengubah postur anggaran. Meski demikian, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR. "Harus ada persetujuan. Tidak bisa diubah di tengah jalan begitu saja," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Lebih lanjut, Hatta mengingatkan agar seluruh pihak realistis dengan asumsi lifting minyak 2013. Penetapan asumsi selanjutnya, kata Hatta, harus sesuai dengan kemampuan stake holder perminyakan nasional. Tujuannya agar target-target yang ditetapkan dapat dipenuhi. "Jangan nanti asumsi tinggi, ternyata tidak tercapai. Itu kan tidak baik," ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dalam APBNP 2011 dan 2012, realisasi lifting minyak senantiasa gagal memenuhi target yang ditetapkan. Dalam APBNP 2011, lifting minyak ditargetkan sebesar 945 ribu bph. Namun, realisasinya hanya mencapai 899 ribu bph. Sementara itu, dalam APBNP 2012, target lifting minyak ditetapkan sejumlah 930 ribu bph. Akan tetapi, realisasinya hanya mencapai 861 ribu bph.
Ekonom Centre for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro menilai tidak sesuainya realisasi lifting minyak dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN, dapat berujung pada defisit primer. Padahal, defisit primer dalam APBN seharusnya tidak terjadi mengingat ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah mengelola anggaran. "Kita harus mengatasi itu," kata dia.
