EKBIS.CO, YOGYAKARTA -- Asosiasi Pengembangan Industri Kerajinan Republik Indonesia (APIKRI) meminta pemerintah memperluas akses pasar bagi kerajinan sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Juni 2013.
"Kalau Pemerintah memberi kompensasi kepada masyarakat miskin berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), seharusnya terhadap perajin juga ada kompensasinya," kata Direktur APIKRI Amir Panzuri di Yogyakarta, Jumat (31/5).
Amir mengatakan bahwa para perajin tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin sehingga mereka tidak dapat turut merasakan kompensasi yang akan diberikan pemerintah. Menurut dia, pemerintah juga semestinya memberikan kompensasi dalam bentuk lain kepada perajin. Kompensasi yang dia maksudkan dapat berupa pembangunan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, diharapkan perajin dapat lebih mudah mendapatkan pasar pada saat harga BBM melambung.
Di saat harga BBM melambung, menurut dia, tentu pasar bagi perajin semakin susah karena daya beli menurun. Pemerintah seharusnya berperan dalam mengantisipasi hal itu.
Ia memperkirakan, saat BBM dinaikkan pada bulan Juni 2013, harga kebutuhan bahan pokok kerajinan akan meningkat. Hal itu akan membuat daya saing produk kerajinan lokal melemah. "Harga bahan dasar kerajinan juga pasti akan meningkat karena selain BBM, listrik juga sudah naik, ditambah bahan kerajinan sudah susah ditemukan karena jumlah bahan kerajinan semakin berkurang," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa para perajin yang tergabung dalam APIKRI tidak akan menaikkan harga jual kerajinan sebab dinilai sulit seiring dengan daya beli masyarakat yang menurun serta persaingan pasar yang ketat. Menurut dia, selain berharap kompensasi dari pemerintah, pihak perajin optimistis dapat melalui dampak kenaikan harga BBM bersubsidi melalui pengembangan inovasi.
"Kami tetap tidak mungkin menaikkan harga jual kerajinan. Yang dapat kami lakukan adalah terus mencipkatan inovasi baru agar juga dapat bersaing dengan produk-produk luar," katanya.
