EKBIS.CO, JAKARTA -- Ekonomi syariah yang digadang-gadang menjadi jawaban berbagai permasalahan ekonomi umat harus dipastikan masuk ke desa-desa. Hal ini bertujuan agar ekonomi syariah dapat melindungi keadilan ekonomi masyarakat.
Ketua Presidium Klub Studi Pergerakan, Munandar Nugraha bercerita, pada 2011 dia pernah mendampingi penelitian tentang identifikasi potensi ekonomi pedesaan di Desa Toro, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Fakta yang ditemukan adalah ekonomi masyarakat di sana masih sangat bergantung pada rentenir.
Kebiasaan masyarakat meminjam uang pada rentenir atau biasa disebut ijon pada masa tanam sangat merugikan petani pada masa panen. Biasanya ijon dilakukan untuk keperluan mendesak seperti berobat, melahirkan dan kematian. Parahnya jika satu kali saja petani melakukan ijon maka untuk dapat melunasi utangnya paling cepat dibutuhkan waktu dua kali masa panen.
Dia mengatakan banyak cerita kebaikan dan sukses bank syariah, namun fakta di lapangan hal itu masih menjaddi cerita dan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. "Tentu akan menjadi cerita indah jikaa ekonomi syariah masuk ke desa, baik yang di pegunungan maupun pesisir," ujar Munandar, saat Public Lecture Ramadhan Muliaman D Hadad Bicara Perkembangan Ekonomi Syariah di Hotel Lumire, Jakarta, Selasa (23/7).
Ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah juga dihadapkan pada tantangan menjamurnya lembaga keuangan pegadaian nonformal yang memberikan layanan kebutuhan dana cepat dengan persyaratan administrasi mudah namun berbunga tinggi pada masyarakat. "Riba menjamur di negeri ini dan maraknya pengguna layanan ini seolah memberi legitimas' atas praktik yang berlangsung," ucapnya.
Tujuan forum ini, kata Munandar, adalah mendorong suatu rekomendasi riil agar tidak ada lagi petani, nelayan, buruh tani dan kaum kota yang terpaksa melakukan ijon sehingga harus berutang pada rentenir. "Seluruh rakyat Indonesia harus dapat merasakan indahnya sistem ekonomi syariah yang terbukti dapat menjawab kebutuhan dan menjamin hak ekonomi," ujarnya.
