EKBIS.CO, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pesimistis kualitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan pelabuhan lainnya akan tercipta layanan logistik yang efisien di pelabuhan selama belum ada perubahan dalam penyelenggaraan pelabuhan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Pengurus Komite Tetap Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia Gemilang Tarigan mengatakan, hingga kini penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia masih di monopoli PT Pelindo. Padahal Undang-Undang (UU) no 17/2008 tentang pelayaran menegaskan pengaturan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia memuat penghapusan monopoli, memisahkan regulator, dan operator. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) dan swasta dilibatkan juga dilibatkan dalam aktivitas ini.
“Selama lima tahun sejak UU no 17/2008 disahkan, penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia tidak mengalami perubahan dimana PT Pelindo tetap memonopoli sehingga tidak sesuai dengan UU pelayaran itu sendiri,” kata Gemilang seperti dalam keterangan tertulis yang diterima ROL di Jakarta, Kamis (25/7).
Pihaknya mencatat dari 25 pelabuhan strategis di Indonesia yang tercatat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Indonesia, belum ada satu pun yang dikelola oleh swasta. Sementara pemerintah daerah, dalam hal ini otorita Batam memiliki satu pelabuhan di Batam. “Selama masih dimonopoli, mustahil tercipta kompetisi layanan logistik yang efisien di pelabuhan,” tuturnya.
Dia menjelaskan, indikator ketidakefisienan itu dapat dilihat dari tingginya tingkat antrean kapal di berbagai pelabuhan di Indonesia, kongesti kendaraan, dan waktu tunggu kapal yang tinggi. Indikator lainnya yaitu lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) hingga ketidakpastian biaya logistik dan waktu barang di pelabuhan.
Akibatnya, ketika biaya logistik tidak efisien dan mahal, pemilik barang tidak memiliki pilihan. Dia mencontohkan antrean kapal, antrean kendaraan hingga dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang cukup parah.
“Kondisi di Tanjung Priok mencerminkan dampak monopoli penyelenggaraan pelabuhan serta kombinasi ketidakmampuan PT Pelindo II dalam mengelola dan mengantisipasi pertumbuhan arus barang,” ungkap Gemilang.
