EKBIS.CO, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar jangan membebankan seluruh langkah untuk mengatasi kondisi perekonomian yang terjadi saat ini kepada kebijakan moneter. "Semua beban saat ini tidak bisa ditempatkan seluruhnya kepada kebijakan moneter," kata Advisor IMF Asia and Pacific Department David Cowen dalam diskusi bertajuk 'Indonesia-Managing the New Global Norm' di Jakarta, Kamis (29/8).

Menurut David Cowen, kebijakan moneter seharusnya berfokus untuk mengatasi defisit akun semasa ("current account"/transaksi berjalan) dan menahan laju inflasi. Untuk itu, lanjutnya, kebijakan fiskal seharusnya bisa mendorong upaya yang dilakukan dari sisi moneter. "Dengan campuran kebijakan yang tepat, Indonesia akan dapat mempersiapkan diri untuk melawan guncangan eksternal tambahan yang berpotensi tiba di masa mendatang," katanya.

Ia juga mengatakan, di dalam struktural perekonomian di Indonesia terdapat empat area yang layak untuk disorot yaitu terkait dengan reformasi fiskal, fleksibilitas pasar tenaga kerja, sektor finansial, dan perbaikan terhadap iklim bisnis. David memaparkan, agenda reformasi struktural reformasi yang diterapkan Indonesia antara lain terkait dengan hambatan dalam perdagangan.

Dalam bidang fiskal, Indonesia disarankan untuk memobilisasi pendapatan dengan memperluas basis pajak serta memperbaiki administrasi pajak. Selain itu, lanjutnya, Indonesia juga diminta agar menghilangkan subsidi energi secara gradual dan menggantikannya dengan sistem transfer uang tunai kepada kelompok masyarakat yang rentan. Sedangkan dalam proteksi sosial dan infrastruktur, IMF mengimbau agar Indonesia membuka ruang fiskal dan mereorientasi penghasilan menuju sejumlah area yang lebih produktif.

Ditemui dalam kesempatan sama, peneliti lembaga Econit (Economy, Industry, and Trade) Hendri Saparini menyarankan agar pemerintah jangan terlalu bergantung kepada kebijakan moneter. "Fokuskan juga kepada kebijakan fiskal untuk memperbaiki perekonomian," katanya.