EKBIS.CO, PADANG -- Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, Indonesia mengalami surplus perdagangan di sektor pangan dan pertanian. Surplusnya mencapai 28 miliar dolar AS per tahun.
"Dengan semakin banyak capaian dalam sektor pangan dan pertanian dan daya saing, maka ke depan bisa mengatasi kebutuhan pangan nasional dan feed the world," kata Hatta dalam sambutannya di puncak peringatan Hari Pangan se-Dunia (HPS) ke-33 di Kota Padang, Sumatra Barat, Kamis (31/10).
Dikatakannya, pemerintah telah mengeluarkan Rencana Aksi Bukittinggi dalam peningkatan produksi dan perluasan pangan yang berkelanjutan. Rencana ini dihasilkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama sejumlah menteri dan beberapa pemprov di Bukittinggi, Selasa (29/10).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2013 pada saat pelaksanaan HPS ke-33 ini tentang Pencanangan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
"Dengan rencana aksi ini, maka jajaran pemerintah akan menetapkan rencana operasional yang terukur untuk menjadi rencana aksi seluruh petani dan pelaku usaha agar dilaksanakan segera," lanjutnya.
Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, kata Hatta, maka pada 2008 Indonesia kembali bisa berswasembada beras, serta bisa mencukupi kebutuhan jagung dan gula konsumsi.
Berbagai kemajuan juga terjadi di sektor pertanian, seperti luasan panen yang bertambah dari 1,30 persen menjadi saat ini 1,36 persen. Pertumbuhan produksi. Juga meningkat dari 1,34 persen menjadi 2,28 persen
Upaya dan kerja keras Indonesia dalam mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi telah membuahkan penghargaan dari FAO pada awal 2013. FAO memberikan penghargaan karena RI berhasi menurunkan angka kelaparan dari 19,9 persen pada 1990-1992 menjadi 8,6 persen pada 2010-2012. "Angka itu di atas standar target MDGs yang ditetapkan sebesar 9,9 persen," kata Hatta.
Dari semua capaian tersebut, lanjutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah, pemangku kepentingan, dan semua pihak untuk berupaya membentuk kemandirian pangan. "Kita perlu membangun ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat demi keberlanjutan kehidupan kita di masa depan."
