EKBIS.CO, JAKARTA -- Perhatian pemerintah terhadap sektor perumahan rakyat dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan drastis. Alhasil kondisi itu membuat dengan ketersediaan papan setiap tahun berjalan tidak seimbang, kata Direktur Utama Perumnas Himawan Arief.
Saat ini setiap tahunnya hanya tersedia 120 ribu rumah untuk rakyat padahal kebutuhan masyarakat hampir mencapai 1 juta unit. "Akibatnya banyak warga hidup sangat tidak layak di kolong jembatan, pinggir kali dan sebagainya. Lebih dari 15 juta masyarakat Indonesia tidak bisa membeli rumah. Mereka tinggal di rumah yang tidak sehat dan tak layak huni," katanya dalam acara diskusi "Kebangsaan dan Kepemimpinan Legacy Talk Series" yang diselenggarakan alumni ITB 1983 di Jakarta, Selasa (26/11).
Himawan menyatakan anggaran negara cukup memadai untuk membangun rumah rakyat tetapi perhatian pemerintah sangat kurang. Sementara di sisi lain, sikap masyarakat sudah apatis dan pasrah.
"Apakah kemudian karena masyarakat diam lalu pemerintah tidak perlu memberikan perhatian? Pemerintah harus intervensi agar masyarakatnya hidup sehat dengan tinggal di rumah yang layak".
Ia mengatakan selama tujuh tahun memimpin Perumnas, tidak pernah secara khusus ada perhatian terhadap sektor papan, misalnya melalui penyelenggaraan sidang kabinet membahas perumahan rakyat.
Sementara kebijakan pemerintah di bidang ekonomi lebih mengarah pada sektor-sektor lainnya, seperti penerbangan, penyeberangan dan infrastruktur lainnya.
Perum Perumnas ingin mengambil lagi peran membangun dan mengelola rumah rakyat seperti yang pernah dilakukan perusahaan BUMN itu sejak tahun 1974 hingga 1990-an.
Ini berarti mengembalikan tujuan pendirian Perum Perumnas tahun 1974 di mana Perumnas menyediakan perumahan rakyat untuk masyarakat menengah dan menengah bawah.
"Kami membangun rumah di 300 lokasi tersebar di 150 kota di Indonesia," katanya.
"Saat ini peran Perumnas dikecilkan. Kalau mau benahi masalah perumahan, mari kita maksimalkan kembali peran Perumnas sebagai penyedia rumah rakyat dan rumah murah. Tak usah buat badan baru, perbaiki kekurangan dan maksimalkan peran Perumnas," katanya.
