EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketua DPR RI Marzuki Alie menyayangkan langkah jajaran direksi Pertamina yang menaikkan harga elpiji 12 kilogram tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Marzuki dalam pernyataan persnya menyatakan kenaikkan harga dari Rp 5.850 per kilogram menjadi Rp 9.809 per kilogram atau dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 per tabung sangat memberatkan masyarakat.
Menurut dia, kenaikkan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden sebagai pemberi mandat. Juga karena pemberian hak monopoli kepada Pertamina sebagai penugasan.
"Saya sangat sayangkan langkah direksi Pertamina yang langsung menaikkan harga elpiji 12 kilogram tersebut tanpa melaporkannya kepada Presiden," kata Marzuki, Ahad (5/1).
Marzuki menyatakan, Pertamina diberikan hak monopoli dan punya tanggung jawab kepada masyarakat, tidak bisa begitu saja menaikkan harga elpiji hanya karena harga pasar atau dolar naik saat ini
"Enak betul kalau sudah dikasih hak monopoli terus harga bisa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Kalau mau menggunakan harga pasar, maka seharusnya hak monopoli tidak diberikan kepada Pertamina. Pertamina 'kan milik negara sehingga punya tanggung jawab publik," ujarnya.
Marzuki pun mencontohkan PLN yang diberikan hak monopoli dan tidak bisa seenaknya menaikkan harga dan butuh keputusan pemerintah untuk menaikan tarif dasar listrik.
Dengan diberikan hak monopoli terhadap Pertamina artinya tidak ada pihak lain yang boleh mengimpor gas sehingga seharusnya Pertamina transparan mengenai penentuan harga. Selama ini, kata politisi senior Partai Demokrat ini ada persoalan yang patut dipertanyakan terkait monopoli Pertamina karena sangat sulit mengukurnya apakah ada efisiensi atau tidak.
"Jangan karena Pertamina dikelola tidak efisien, lalu rugi kemudian kerugian itu harus rakyat yang menutupinya. Monopoli saja sebenarnya sudah tidak bagus, apalagi ditambah perilaku yang semena-mena seperti ini tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat," katanya.
