EKBIS.CO, JAKARTA--Penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu ATM, ATM/debet, dan kartu kredit hingga akhir 2013 mencapai Rp4.020 triliun melalui 3,7 miliar transaksi dan jumlah kartu 104,6 juta unit.

Sementara selama 2014 hingga Maret mencapai Rp1.075 triliun melalui 994,4 juta transaksi dan jumlah kartu 107,8 juta unit, demikian data Bank indonesia (BI), Sabtu.

Nominal transaksi hingga 2013 itu menunjukkan kenaikan hampir 100 persen dibandingkan dg 2010 yang sebesar Rp2.165 triliun. Pada 2010, volume transaksi sebanyak 2,01 miliar dan jumlah kartu 65,213 juta unit.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Rosmaya Hadi, menjelaskan, dari data 2013 itu, 20-25 persen menggunakan kartu kredit dan 40 persen menggunakan ATM/debet.

Menurut Rosmaya pada acara sosialisasi layanan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran di Makassar, data tersebut menggembirakan karena menunjukkan adanya peningkatan akses perbankan oleh masyarakat.

Karena itu, katanya, BI memandang perlu mensosialisasikan layanan perlindungan konsumen itu dalam upaya memberikan jaminan dan ketenangan bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pembayaran.

Sementara itu penggunaan uang elektronik hingga 2013 mencapai Rp2,9 triliun melalui 137,9 juta transaksi. Sementara pada 2014 hingga Maret mencapai Rp776,09 miliar melalui 37,9 juta transaksi.

Pada 2010, penggunaannya baru sebesar Rp693,5 miliar dengan jumlah transaksi 26,5 juta.

Data itu juga menyebutkan bahwa per Maret 2014 jumlah penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) berupa kartu ATM dan ATM/debet sebanyak 109.

Rinciannya, 62 bank umum konvensional, 10 bank umum syariah, 26 bank pembangunan daerah (BPD) dan 11 bank perkreditan rakyat (BPR).

Jumlah penerbit kartu kredit sebanyak 22 penerbit dengan rincian 20 bank umum konvensional, satu bank umum syariah, dan satu lembaga selain bank (LSB).

Sementara itu jumlah penerbit uang elektronik sebanyak 17, dengan rincian delapan bank umum, satu bank pembangunan daerah (BPD) dan delapan LSB.