EKBIS.CO, JAKARTA -- Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perikanan dan Kelautan bertemu Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad untuk minta adanya kemudahan pembiayaan guna menggenjot industri perikanan dan kelautan yang cukup potensial.
"Ada harapan-harapan dari pengusaha perikanan supaya pelaku usaha barunya bertambah dan kalau dipencet satu kebijakan, lalu industrinya jalan. Tapi tetap secara profesional dan tidak keluar dari norma yang ada," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin bidang Kelautan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, Selasa (26/8) malam.
Yugi mengatakan, Kadin memberikan dua usul konkret dalam pertemuan tersebut, yakni pemberian insentif kepada industri dan adanya sebuah lembaga penjaminan khusus industri perikanan dan kelautan yang formatnya akan dibahas pada forum group discussion (FGD) antara pengusaha maritim dan perbankan. "Apakah itu sebuah format dari penjaminan itu, akan kami bahas di FGD nanti dengan perbankan yang akan difasilitasi OJK dan pengusaha yang akan difasilitasi oleh saya, supaya bisa jalan," kata Yugi.
Sementara itu, Ketua OJK Muliaman Hadad mengatakan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengubah cara pandang perbankan yang seolah-olah menganggap usaha di bidang maritim berisiko sangat tinggi. "Jadi, kami akan kumpulkan para bankir itu. Kami sepakat untuk mengurangi kesan seolah-olah bidang ini berisiko tinggi. Kadang kesan awal di sektor ini kok sepertinya berisiko, terutama dari kacamata media dan cara pandang bankir," kata Muliaman.
Muliaman mengatakan, pihaknya ingin melihat prospek dari industri maritim tersebut, karena selama ini pembiayaan pada industri ini hanya disentuh sedikit oleh perbankan, karena adanya trauma akan kredit macet yang pernah terjadi. "Melalui FGD, paling tidak kami memberikan edukasi kepada para bankir, agar mereka bisa lebih memahami potensi yang ada, ruangan untuk tumbuh dan berkembang yang ada di industri ini," ujar Muliaman.
Namun, Muliaman menyadari bahwa persoalan ini memerlukan pendekatan holistik, karena masalahnya mungkin bukan hanya akses permodalan, namun juga membutuhkan regulasi, yang nantinya bisa digabungkan untuk menjalankan industri perikanan dan kelautan.
