EKBIS.CO, JAKARTA -- Kabar akan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin kencang berhembus.

Menanggapi hal itu juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto mengatakan untuk siapa Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo bekerja. Sebab kenaikan BBM dinilai tidak mendasar dan hanya menyengsarakan rakyat.

''Jika untuk rakyat, maka harus keadaan rakyat. Tidak ada satu pun alasan rasional yang membenarkan kenaikan harga BBM,'' kata Ismail di Masjid Agung at-Tin.

Jika disebut ruang fiskal sangat sempit, Ismail mengatakan masih ada banyak cara untuk meluaskannya. Faktanya, setiap tahun anggaran negara tersisa Rp 60-70 triliun dan anggaran rapat dewan juga bisa dihemat hingga Rp 20 triliun. Ditambah lagi penghematan pembayaran utang dan bunganya.

''Jadi masih sangat banyak yang bisa dilakukan daripada mengambil hak rakyat yang akan menimbulkan kesengasaraan luar biasa. Jika mereka tega mencabut hak rakyat, maka berarti mereka bukan bekerja untuk rakyat,'' jelasnya.

HTI menduga pemerintah bekerja untuk kepentingan perusahaan migas asing yang memang berharap imbalan atas dukungan mereka terhadap Joko Widodo dengan segera menaikkan harga BBM. Sehingga harga BBM nasional sama dengan harga BBM yang dijual perusahaan asing.

Kalau harganya BBM dari Pertamina sama dengan perusahaan asing, mereka bisa jualan. Tidak seperti sekarang ini dimana ada disvalitas harga sehingga publik lebih membeli BBM di SPBU Pertamina.

''Dengan BBM dinaikkan, mereka bisa jualan. Itu yang sebenarnya mereka harapkan. Aneh, jauh sebelum dilantik, Jokowi sudah menyatakan akan menaikkan harga BBM. Maka ini pantas dipertanyakan,'' jelasnya.