EKBIS.CO, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menuntut pemerintah agar menggelontorkan dananya sebesar satu triliun untuk tiap provinsi. Permintaan ini disampaikan oleh ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan dengan seluruh gubernur se-Indonesia bersama dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Syahrul mengatakan APPSI merupakan kelompok yang memiliki tugas untuk melaksanakan otonomi daerah serta sebagai perpanjangan tangan langsung dari presiden. Lanjutnya, kelompok ini pun telah memberikan berbagai rekomendasi terhadap pemerintah agar dapat ditindaklanjuti.
"Rekomendasi-rekomendasi ini telah kami serahkann. Salah satu, kami berharap ada dana baru, program 1 Triliun 1 provinnsi. Dari jauh-jauh hari melalui pertemuan di Toraja dan Makassar," katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). Dana ini, lanjutnya, akan digunakan oleh tiap daerah untuk memperkuat program prioritas pemerintahan Jokowi-JK.
Selain itu, Syahrul pun turut memberikan dukungannya kepada pemerintah yang telah menarik subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, subsidi BBM ini dapat dialihkan pada program-program yang lebih bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
Dalam pertemuan ini, APPSI juga meminta agar presiden memberikan kewenangan kepada gubernur untuk mengatur dan mengendalikan para bupati serta walikota menjadi lebih baik. "Kami berharap pengendalian para bupati walikota hanya bisa dilakukan kalau re-fungsioanalisasi dan memberikan energi yang lebih besar. Kompetensi ddan kewenangan para gubernur bisa dilakukan, diberikan untuk bisa mengatur lebih baik. Kami berharap, UU 23/2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada," jelasnya.
Pertemuan ini pun juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri. Seperti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
