Kamis 27 Nov 2014 06:36 WIB

Kewenangan SKK Migas Diusulkan Dipereteli

Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Erdy Nasrul
SKK Migas
Foto: Migas
SKK Migas

EKBIS.CO, JAKARTA -- Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengusulkan wewenang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dikurangi. Pasalnya, wewenang SKK Migas dinilai terlalu berkuasa.

Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi mengatakan, peran SKK Migas sangat banyak dan berkuasa. ''Jadi dia pengawas, regulator, tapi sekaligus pemain bisnis,'' kata dia seusai rapat perdana Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Rabu (26/11) malam.

Menurut Fahmy, kewenangan SKK Migas di antaranya, memutuskan harga jual minyak, tender kondesat, dan lainnya. Dia menuturkan, yang akan dibenahi misalnya, akan ada pengurangan kewenangan SKK Migas. Semisal, fungsi regulator dan pengawas akan diserahkan kepada Kementerian ESDM. Pasalnya, hal tersebut seharusnya wewenang Kementerian.

Fahmy mengatakan, akan ada kewenangan SKK Migas yang diubah. Nantinya, akan ada pembagian peran dalam pengambilan keputusan. Dia menerangkan, kewenangan dalam hal bisnis akan diserahkan kepada SKK Migas. Semisal, memutuskan penjualan, berhubungan dengan kontraktor, dan lain-lain.

Selain itu, kata Fahmy, akan dievaluasi kontrak minyak, gas, dan kondesat. Kemudian, akan ditentukan akan tetap menjadi wewenang SKK Migas atau diserahkan kepada Pertamina ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya.

Dia menilai, komitmen Presiden Jokowi melalui Menteri ESDM mengangkat Amien Sunaryadi dari KPK sebagai Kepala SKK Migas sebagai upaya membersihkan mafia migas. ''Pembersihan mafia migas di sarangnya sendiri,'' ujar dia.

Akan tetapi, kata Fahmy, Amien tidak bisa sendirian dalam mengemban tugas besar itu. Maka, Tim Reformasi Tata Kelola Migas akan menelisik poin penting yang menjadi penyebab SKK Migas melakukan penyelewengan. Dia melukiskan, kasus mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tertangkap tangan karena memeroleh suap. Tujuannya, untuk melicinkan tender penjualan minyak mentah jatah pemerintah. Hal tersebut akan ditelisik yang berujung pada rekomendasi apakah keputusan tender minyak harus diberikan kepada SKK Migas. N

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement