EKBIS.CO, JAKARTA—Rencana penerapan E-Money dalam transaksi penyaluran Raskin dinilai sebagai upaya memuluskan agenda liberalisasi. Dimana kondisi itu akan melemahkan kedaulatan Indonesia jelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di 2015.
"Konversi Raskin dalam bentuk e-money, akan membuat komoditas beras sepenuhnya masuk ke pasar bebas dan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah,” kata pakar ekonomi sekaligus dewan pendiri Indef Bustanul Arifin pada Senin (15/12).
Dikatakannya, disparitas harga eceran beras domestik dengan harga dunia telah menciptakan kerumitan tersendiri pada pengadaan beras. Selama ini, harga beras kita tidak terpengaruh oleh harga dunia, karena adanya stok Raskin. Makanya kalau beras diliberalisasi, tidak hanya gejolak pasar yang muncul, tapi juga bisa ancaman kekurangan gizi masyarakat dengan jumlah massal.
Rencana konversi Raskin ke e-money, lanjut dia, terkesan meniru program kupon makanan di Amerika Serikat yang terbukti kurang efektif bahkan sulit dilaksanakan di Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah dinilai luput dalam mengkaji sisi sosial, ekonomi dan politik dalam strategi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang berbasis kepulauan dan berkultur agraris.
Sebab menurutnya, Raskin tidak sekedar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumbedaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor.
