EKBIS.CO, JAKARTA – Asumsi makro dalam Anggaran Penerimaaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 dinilai sudah tepat. Politikus PDI Perjuangan Arif Budimanta mengatakan asumsi makro yang ditetapkan pemerintah bisa memberi sinyal positif bagi perekonomian.
Pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 5 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 12.200 per dolar AS. Asumsi ini didorong oleh adanya penambahan ruang fiskal Rp 230 triliun diperoleh dari penerimaan peningkatan pajak, pengalihan subsidi BBM, dan turunnya harga minyak dunia.
Arif mengatakan optimisme pemerintah didukung oleh proses pengalihan subsidi dari hal yang konsumtif atau subsisi energi menjadi alokasi yang produkti, yaitu pembangunan infrastruktur dasar. “Pengalihan subsidi itu memberikan ruang fiskal yang lebih luas, ditambah dengan investasi dan membaiknya ekonomi Amerika,” kata Arif, Kamis (25/12).
Dia mengatakan membaiknya pekonomian Amerika bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Membaiknya ekonomi Amerika membuat daya beli masyarakat menjadi lebih baik sehingga berpotensi meningkatkan ekspor dari Indonesia karena tidak semua kebutuhan Amerika bisa dipenuhi dari dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan ekspor sehingga dalam jangka satu tahun ke depan nilai tukar rupiah bisa lebih baik.
Di sisi lain, kata dia, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Cina berdampak pada naiknya biaya produksi di Negara tersebut. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas Indonesia seperti produk-produk tekstil. “Perekonomian Amerika yang makin positif harus berdampak pada perekonomian Indonesia yang juga positif,” katanya.
Tambahan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dasar ini menurut Arif juga bisa berfungsi pada pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Ruang fiskal yang lebih longgar ini bisa digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur pertanian yang notabene terdapat di pedesaan, serta pembangunan jalan dan jalur distribusi. Jika masyarakat desa bekerja secara insentif, hal ini sekaligus bisa membawa pemerataan pembangunan.
