EKBIS.CO, JAKARTA -- Lobi Pemerintah, Bank Indonesia, dan Komisi XI DPR dalam rapat kerja akhirnya menyepakati sejumlah hal terkait asumsi makro untuk RAPBN-P 2015. Di antaranya terkait dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen.
"Angka ini turun dari usulan pemerintah yang mengusung asumsi 5,7 persen,'' kata Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, dalam siaran pers yang diterima Republika Online (ROL) Selasa (27/1). Forum lobi ini berakhir hingga jelang Senin (26/1) malam di gedung DPR, Jakarta.
Fadel Muhammad, menambahkan untuk angka inflasi disepakati 5 persen dan kurs dolar Amerika Serikat (USD) adalah Rp 12.500, atau lebih tinggi dari usulan pemerintah yang mematok USD setara Rp 12.200. Kesepakatan lainnya adalah suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,2 persen. "Kesepakatan ini akan diusulkan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR," kata Fadel.
Hanya saja, ada sejumlah hal baru dalam kesepakatan tentang penyusunan RAPBN. Yakni disepakatinya target pembangunan nasional, masuknya asumsi tingkat pengangguran dan kemiskinan, gini rasio atau tingkat perbedaan pendapatan penduduk, serta penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk tingkat kemiskinan, asumsi yang disepakati adalah 10,3 persen, sedangkang untuk tingkat pengangguran dipatok di angka 5,6 persen. Sementara gini rasio diasumsikan 0,40, dengan IPM dipatok di angka 69,4 dengan metode perhitungan yang baru.
Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa kesepakatan itu menjadi momen bersejarah bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Ini adalah jejak pertama pemerintahan yang baru terpilih dalam menjalankan dan mengoperasikan negara," kata Misbakhun.
Mantan politikus PKS yang bergabung dengan Golkar itu mengatakan kesepakatan itu merupakan kali pertama dalam sejarah penyusunan RAPBN RI. Hal ini karena RAPBN memuat target pembangunan dengan mencantumkan sejumlah persoalan yang terkait langsung masyarakat, yaitu tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini rasio dan IPM. "Hal itu masuk dan dibahas bersama dengan asumsi makro ekonomi untuk dijadikan acuan pencapaian dalam pelaksanaan APBN kita," kata Misbakhun.
