EKBIS.CO, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun mengingatkan bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa seenaknya mengusulkan besaran penyertaan modal negara (PMN)untuk perusahaan negara. Menurutnya, persoalan PMN merupakan urusan menteri keuangan dan DPR.
Sebelumnya setoran PMN diusulkan naik secara fantastis hingga 1.328,7 persen dari Rp 5,107 triliun pada APBN 2015, menjadi Rp 72,97 triliun dalam RAPBN-P 2015. “Usulan kenaikannya mencapai Rp 67,863 triliun,” kata Misbakhun dalam siaran pers yang diterima Republika Online (ROL), di Jakarta, Senin (2/2).
Politikus PKS yang pindah ke Golkar itu lantas mengutip pasal-pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal 1 ayat (1) UU itu disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara.
Ketentuan itu diperjelas dalam pasal 2 UU yang sama, bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (8) UU Keuangan Negara dipertegas bahwa penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk membentuk dana cadangan atau dana penyertaan pada perusahaan negara/daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.
Misbakhun menambahkan, usulan PMN dalam RAPBNP 2015 itu memang tengah dibahas DPR dengan melibatkan Komisi XI yang membidangi keuangan, Komisi VI bidang BUMN dan Badan Anggaran. Hanya saja merujuk pada aturan perundang-undangan yang ada, Misbakhun menegaskan bahwa domain soal PMN itu lebih kuat di menteri keuangan, dan bukan di menteri BUMN.
“Sangat jelas bahwa kewenangan penetapan jumlah PMN untuk BUMN yang dialokasikan pada RAPBNP 2015 merupakan kewenangan penuh Menteri Keuangan dengan persetujuan DPR dalam hal ini Komisi XI karena Menteri Keuangan adalah mitra kerja dari Komisi XI. Kalau saat ini Komisi VI membahas masalah tersebut mungkin pada tataran normatif pada kinerja BUMN sebagai mitra kerja apakah pantas PMN diberikan berdasarkan kriteria dan alasan yang beragam,” ungkapnya.
