EKBIS.CO, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total kredit yang disalurkan perbankan (BU/BPR) kepada masyarakat di provinsi DIY mencapai Rp 29,7 triliun sepanjang 2014. Komposisi pinjaman yang diberikan, 60 persen berupa pembiayaan modal kerja dan investasi, dan 40 persen pembiayaan konsumsi.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan sektor perdagangan, real estaste, dan industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang mendapat penyaluran kredit paling besar.
"Melihat komposisi pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat, masih terdapat cukup ruang bagi perbankan untuk terus mendukung perkembangan sektor industri di propinsi DIY dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, sehingga keseimbangan portofolio pembiayaan dapat terjaga," kata Muliaman, Senin (2/2).
Total kredit yang disalurkan untuk UMKM di propinsi DIY mencapai Rp 12,7 triliun. Atau mencapai 42,8 persen dari seluruh pinjaman yang disalurkan perbankan di propinsi DIY.
Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM tumbuh 22,4 persen (ytd) sepanjang 2014. Hal tersebut dinilai menunjukkan dukungan yang cukup baik dari sektor perbankan terhadap perkembangan sektor UMKM di propinsi DIY.
Melalui kredit UMKM, dia berharap adanya distribusi pendapatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di provinsi DIY.
Untuk industri keuangan nonbank, lanjutnya, OJK mencatat total 101 perusahaan yang beroperasi di propinsi DIY, yang didominasi industri asuransi dan perusahaan pembiayaan. Sementara itu untuk industri pasar modal, saat ini terdapat 17 perusahaan efek dengan total 25 kantor cabang yang telah dibuka di seluruh kabupaten di DIY.
"Total investor di pasar modal dari provinsi DIY yang tercatat telah membuka rekening efek mencapai hampir 7.000 investor. Jika dibandingkan dengan total penduduk provinsi DIY yang mencapai 3,5 juta jiwa, maka masih terdapat potensi investor yang cukup besar di provinsi DIY ini," imbuh Muliaman.
Di sisi lain, layanan konsumen keuangan OJK di Jakarta hingga awal Januari 2015 telah menerima sebanyak 56 pengaduan yang berasal dari masyarakat di provinsi DIY. Sedangkan pengaduan yang masuk melalui kantor OJK provinsi DIY hingga saat ini mencapai lebih dari 178 pengaduan.
Dari jumlah tersebut, pengaduan terbanyak berasal dari industri perbankan diikuti berikutnya oleh industri asuransi.
