EKBIS.CO, JAKARTA -- Tak mau kalah saing menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah terus menggerek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui rangkaian program pendidikan dan pelatihan.
Setelah itu, melalui jalur formal mereka mengupayakan sertifikasi berstandar internasional, agar keberadaan SDM unttul diakui secara formal oleh masyarakat dunia.
"Pada 2015 kementerian perikanan dan kelautan akan melakukan sertifikasi kepada 21.250 orang," kata Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan (BPSDM KP) Suseno Sukoyono, Senin (2/3).
Sebelum lulus dan diberi sertifikat, sambung dia, BPSDM KP melakukan serangkaian pendidikan yang mengusung praktik ketimbang teori kelautan di aejumlah wilayah.
Di antaranya Medan, Sumatera Utara; Tegal, Jateng; Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim); Aertembaga, Bitung, Sulut; dan Ambon, Maluku; serta satu Balai Diklat Aparatur di Sukamandi, Subang, Jawa Barat.
Untuk memperlancar jangkauan pelatihan bagi masyarakat, BPSDM KP juga mendirikan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) sebanyak 417 di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Maluku.
Lulusan pelatihan ini perlu dibekali sertifikasi berstandar internasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
Pelatihan yang dilaksanakan terdiri dari bidang perikanan tangkap, permesinan kapal perikanan, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kerajinan kekerangan, manajemen wirausaha, konservasi perairan, dan pemantauan kapal perikanan (observer).
"Pelatihan observer sangat penting untuk mencegah praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing," tuturnya.
Berdasarkan data Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPSDM KP, pada 2013-2014 telah dilakukan pelatihan observer bagi 397 orang, dengan rincian tahun 2013 sebanyak 24 orang dan 2014 ditingkatkan lagi jumlahnya yang terbagi kepada tiga gelombang, yaitu Gelombang I 145 orang, Gelombang II 156 orang, dan Gelombang III 72 orang.
Pelatihan ini adalah hasil kerja sama BPSDM KP dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP.
Rencananya pada 2015 akan diselenggarakan pelatihan observer bagi 150 peserta.
Sementara itu di bidang penyuluhan, BPSDM KP berkoordinasi dengan seluruh Kabupaten/ kota dan Provinsi di Indonesia, termasuk Maluku. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Senin (2/3), terdapat penyuluh perikanan sebanyak 380 orang di Maluku dan 296 orang di Maluku Utara.
Jumlah tersebut merupakan bagian dari 13.250 penyuluh perikanan se-Indonesia, terdiri dari 3.208 penyuluh perikanan PNS, 1.204 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), 8.520 penyuluh swadaya, 201 PPTK Daerah, 40 penyuluh swasta, dan 77 penyuluh honorer.
Mereka bertugas mendampingi dan membimbing para pelaku utama kelautan dan perikanan meliputi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam, mencatat data dan permasalahan di lapangan, serta sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB).
