EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah merencanakan menggunakan sistem distribusi tertutup bagi elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Dalam pendistribusiannya, pemerintah akan menggunakan database dari Kartu Keluarga Sejahtera untuk digunakan sebagai acuan dalam distribusi tertutup elpiji.
Namun, hingga kini "Kartu Sakti Jokowi" ini dinilai belum andal dan tepat sasaran. Menggunakannya sebagai basis data untuk distribusi tertutup elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram, juga dinilai masih memiliki celah penyelewengan.
“Dari program tiga kartunya Pak Jokowi itu saya lihat banyak celah. Sehingga tidak tepat sasaran juga. Kartu bisa dijualbelikan dan sebagainya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/3).
Menurut Marwan, kalau sistem yang digunakan untuk subsidi langsung tidak terpercaya, maka jangan dulu distribusi tertutup diterapkan. Tapi, lanjut dia, bukan berarti menundanya terlalu lama. “Pada saat bersamaan, sistem itu harus diperbaiki. Sehingga konsepnya bisa jalan. Sehingga jumlah subsidinya bisa berkurang,” jelas dia.
Marwan melihat, sistem yang ada saat ini belum mendukung penerapan distribusi tertutup. Namun, jika sistem itu sudah dijamin tidak memiliki celah penyelewengan, maka distribusi tertutup jelas lebih baik. “Dibanding semuanya disubsidi. Padahal orang yanng mampu itu lebih banyak yang memanfaatkan,” sambung dia.
“Jadi isunya sebetulnya adalah pola subsidi langsung kita dukung, tapi sistemnya itu sudah siap belum, itu yang jadi persoalan,” lanjutnya Marwan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem distribusi tertutup penyaluran elpiji 3 kilogram tergolong rumit. Namun, bukan perkara ketepatan sasarannya. Kalla melihat kerumitannya lebih pada persoalan teknis pembagian kartu kendali.
“Kalau tertutup administrasinya rumit, sedangkan elpiji 3 kilogram itu kebutuhan sehari-hari. Kalau orang mau masak, tapi kartunya belum siap, bagaimana?” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3).
Distribusi tertutup akan diatur melalui kartu kendali. Dengan kartu tersebut, harga elpiji tiga kilogram tidak lagi disubsidi dan harganya akan sama dengan elpiji 12 Kilogram. Setiap kartu nantinya akan diisi saldo sebesar Rp 42.000 hingga Rp 45.000. Kartu ini nantinya akan dibagikan kepada rumah tangga yang dikategorikan miskin.
