EKBIS.CO, JAKARTA -- Ketiga bank BUMN yang melakukan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dihantui oleh risiko berbagai risiko. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengatakan risiko paling besar yang harus dihadapi bank adalah take over. Ini merupakan risiko paling besar yang harus dihadapi bank jika tidak mampu melunasi utang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yakni selama sepuluh tahun.
"Kemungkinan itu ada, tapi mudah-mudahan tidak terjadi," ujar Eko, saat dihubungi Republika.co.id.
Selain take over, bank-bank tersebut juga dihadapkan pada risiko perkembangan kinerja. Bank BUMN sangat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Artinya, persepsi terhadap kondisi perbankan Indonesia diliat dari bank-bank BUMN yang sudah tersandung utang itu.
Apabila ada masalah di pembiayaan utang, mau tidak mau nanti akan diangsur dan harus melaporkan tingkat angsuran, kemudian terserap atau tidaknya utang tersebut untuk infrastruktur juga harus dilaporkan. Kalau penyerapannya bagus, mungkin tidak ada masalah, namun apabila tersendat dari sisi proyek maka akan menjadi persepsi negatif bagi bank.
"Untuk itu harus lebih hati-hati melibatkan perbankan untuk membiayai infrastruktur secara langsung seperti ini," ucapnya.
Berbeda apabila skema utang tersebut melibatkan sektor-sektor swasta. Menurut dia, risiko take over mungkin saja tidak akan dibiarkan oleh pemerintah. Pasalnya bank BUMN sangat vital bagi perekonomian karena menguasai dana pihak ketiga (DPK) besar. Bank BUMN juga menjadi benchmark bagi bank-bank lain sehingga posisinya sangat strategis di Indonesia.
Eko mengatakan kemajuan bank BUMN seiring dengan daya beli atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin kaya masyarakat maka yang menabung di bank BUMN semakin banyak, pada akhirnya kondisi ini membuat bank milik negara tersebut semakin besar. Namun kondisi berbeda terjadi apabila bank BUMN berisi dana-dana pinjaman, terutama dari luar negeri. "Bank BUMN akan semakin rentan," kata dia.
