EKBIS.CO, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan menilai gagasan Wapres Jusuf Kalla meninggalkan ekonomi berbasis lahan dalam skala luas adalah pilihan tepat. Lantaran dampak kerusakan lingkungan membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas.
“Tidak hanya itu, penerimaan negara dari sektor ekonomi berbasis lahan tergerus karena penanganan kerusakan lingkungan yang terjadi. Belum lagi, beban pemulihan lingkungan seperti masalah kabut asap yang terjadi sejak 15 tahun terakhir,” kata Abet, Selasa (29/9).
Apalagi tujuan pembangunan (SDG) yang disepakati di New York, 25 September lalu, meminta setiap negara anggota PBB melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat (terestrial).
Pemerintah diminta mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghambat dan memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Data terbaru laju deforestasi hutan di Indonesia saat ini mencapai 1,1 juta hektar per tahun.
Meski demikian, Abet mengingatkan Jusuf Kalla potensi dampak negatif intensifikasi lahan. Jika tidak dikaji dan dilakukan dengan tepat, intensifikasi juga berdampak pada kerusakan lahan.
Tidak hanya tata kelola hutan, Abetnego juga meminta wakil presiden melindungi ekosistem pesisir dari kerusakan yang lebih parah akibat proyek-proyek reklamasi di pesisir Indonesia, seperti yang terjadi di Bali, Makassar dan Jakarta.
“Karena proyek-proyek reklamasi itu berpotensi menghambat salah satu tujuan pembangunan yang menjadi komitmen Indonesia dalam SDG terutama Goal 14. Tanpa kebijakan revolusioner, persoalan lingkungan akan menyebabkan jumlah rakyat miskin terus bertambah,” kata Abet.
