Berdasarkan catatan APB3I, Indonesia saat ini memiliki sumberdaya dan cadangan bauksit sebesar 7,3 miliar ton. Sumber daya dan cadangan bauksit ini apabila digunakan untuk memasok kebutuhan bahan baku industri pemurnian bauksit untuk dijadikan alumina di dalam negeri sebesar 24 juta ton per tahun dan asumsi ekspor bauksit sebesar 16 juta ton per tahun,maka sumberdaya dan cadangan bauksit mampu bertahan untuk 175 tahun.
"Oleh karena itu kegiatan ekspor bauksit seharusnya dapat dilakukan, meskipun pada akhirnya nanti di dalam negeri tersedia industri pemurnian bauksit," ujar Erry.
Selain itu, Erry juga mendesak pemerintah untuk tidak ragu dalam membuka keran ekspor bauksit. Berdasarkan UU nomor 4 tahun 2009 PP nomor 23 tahun 2010, dan Permen nomor 1 tahun 2014, Erry menyebutkan, tidak ada pasar atau norma yang melarang lengang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi melakukan penjualan mineral, termasuk bauksit ke luar negeri.
Erry menilai, untuk mengantisipasi terjadinya volume ekspor bauksit yang berlebihan, menjaga stabilitas pasaran internasional, dan menjaga agar cadangan bauksit di dalam negeri, maka pemerintah bisa melakukan pengendalian produksi dan ekspor. Langkah ini dinilai lebih bijak dibanding serta merta mematikan industri pertambangan bauksit.
"Pengendalian bauksit dapat dilakukan dengan cara pembatasan jumlah produksi melalui penetapan kuota produksi pertahun secara nasional," lanjut Erry.
Sedangkan pengendalian ekspor bauksit, lanjutnya, dilakukan dengan cara pembatasan volume ekspor melalui penetapan kuota ekspor pertahun secara nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot menilai, pemikiran yang menyebut bahwa kewajiban pembangunan smelter justru mengurangi pendapatan negara dan merugikan perusahaan adalah pemikiran lama. Saat ini, pemerintah ingin menjaga konsistensi kebijakan dan beranggapan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh pemurnian akan meningkatkan pendapatan negara.
"Smelter itu bagi kami harus, tapi memang betul dari sisi waktu batasnya sudah kelewat. Cuma punishment-nya sudah ada, tidak bisa ekspor itu kan punishment," ujar Bambang.
