Selasa 13 Oct 2015 17:02 WIB

Sudirman Said Dinilai Jadi Korban Jaga Citra Jokowi

Rep: C14/ Red: Ilham
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said
Foto: Youtube
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said

EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah telah mengeluarkan sinyal positif untuk memperpanjang masa kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Meski begitu, masalah kontrak ini menimbulkan silang pendapat di internal Kabinet Kerja.

Diketahui, sinyal yang disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut mendapat pertentangan dari Menko Kemaritiman Rizal Ramli.

Pengamat energi IRESS, Marwan Batubara menilai, gaduhnya kabinet kali ini hanyalah wujud sandiwara Presiden Joko Widodo terkait kepentingan perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Padahal, kata Marwan, sebelum perpanjangan kontrak ditandatangani, seharusnya Kabinet Kerja satu suara dalam menyikapi PT Freeport. Bila Presiden terus terkesan diam menghadapi silang pendapat antara Menko Rizal dan Menteri Sudirman, kata Marwan, maka jelaslah presiden hendak mencari aman.

"Tapi kalau diam-diam saja, ya memang itu niatnya (Presiden Jokowi). Dia supaya permintaan Amerika dipenuhi, tapi oleh rakyat dia (Presiden Jokowi) tak dilihat terlibat. Padahal, dia yang perintahkan. Yang dikorbankan, Pak Sudirman," kata Marwan saat dihubungi, Selasa (13/10).

Menurut Marwan, Jokowi sengaja memposisikan Menko Rizal sebagai pihak yang bersuara lantang dan benar. Di sisi lain, Menteri Sudirman sebagai pihak yang tak populer. Akhirnya, Presiden Joko Widodo terkesan tidak terlibat dalam silang pendapat keduanya.

"Yang dilakukan Pak Sudirman Said itu adalah perintah pimpinan tertinggi (Presiden Jokowi), bukan inisiatifnya sendiri. Nah, karena itu, seandainya Rizal mau mengkritik, ya kritiklah Presiden," tegas Marwan.

Marwan bahkan menyebutkan, Presiden Jokowi menjadi terkesan tak bertanggung jawab. Presiden tahu bahwa perpanjangan kontrak dengan PT Freeport selalu tak menuai simpati rakyat. Namun, di sisi lain, ada kepentingan AS yang besar yang ingin dipenuhi.

Dengan begitu, lanjut dia, Jokowi menggunakan para pembantunya tepat ketika persoalan kontrak karya membutuhkan komando yang satu suara.

"Presiden ini juga tidak ksatria. Kenapa bukan dia yang pimpin posisi Indonesia, menunjukkan ini kita (Indonesia) maunya seperti apa? Tapi malah sembunyi untuk terlihat oleh rakyat, dia (Presiden) itu tidak berbuat apa-apa. (Bahwa) Ini kesalahannya Sudirman, begitu," tutur dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement