EKBIS.CO,  JAKARTA -- Pemerintah masih akan mengkaji draf kesepakatan dagang Trans Pasific Partnership (TPP) yang baru saja dirilis. Nantinya hasil kajian draf akan menjadi penentu, apakah Indonesia siap bergabung di TPP atau tidak. Kajian akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak, dimulai dari dunia usaha dan kalangan akademisi.

"Belum, masih jauh kalau kita bahas keikutsertaan, teksnya baru keluar, lagi di-upload, sebagian masih membaca, kita juga perlu seminggu mempelajari agar dapat gambaran yang lebih lengkap," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi, Ahad (8/11).

Pada intinya, ungkap dia, pemerintah ingin melihat implikasi jika nanti Indonesia ikut atau tidak di TPP. Selain itu, pemerintah akan melakukan kajian aspek hukum, kondisi pasar, dan aspek lainnya. Presiden telah menyatakan berminat ikut TPP, sehingga Kemendag menindaklanjutinya dengan membuat analisis dan perencanaan.  

Ia mengaku belum dapat menerangkan soal kesiapan Indonesia dari segi hak kekayaan intelektual, perlindungan investasi maupun yang lainnya. "Saya belum bisa bilang, harus dibicarakan dengan kementerian terkait, Kemenkumham juga, masih terlalu dini," tuturnya. 

Pada Senin (9/11) akan dilakukan pertemuan khusus untuk investasi terkait persiapan TPP. Kemendag akan mengundang stakeholder dari kalangan dunia usaha dari beragam sektor, di antaranya usaha tekstil, industri manufaktur, tambang, dan jasa. Menurutnya, akan ada pembenahan diri dalam efisiensi perdagangan agar Indonesia siap terjun ke persaingan global. 

Selama ini, kata dia, Indonesia disebut lemah di sisi daya saing. Namun, ia menilai pemerintah tengah menuju ke arah perbaikan salah satunya dengan melakukan sejumlah deregulasi. Secara bertahap, ia optimis lingkungan bisnis Indonesia akan bisa menghadapi persaingan pasar dunia. 

Ia menilai TPP merupakan langkah strategis yang harus dipersiapkan dengan matang. Salah satu manfaat TPP yakni Indonesia mendapatkan pembebasan tarif ketika ekspor barang ke anggota TPP lainnya.

TPP merupakan perjanjian perdagangan antar-negara-negara di Asia Pasifik yg meliputi 12 negara, di antaranya AS, Jepang, Brunei, Chile, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru dan Vietnam. Perjanjian tersebut diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplit dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing.